Gubernur Sulut: Mendagri Tak Perlu Turun Tangan Tangani Perda Bermasalah

JAKARTA, KOMPAS.com – Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey menilai Kementerian Dalam Negeri sebenarnya tak perlu turun tangan langsung bila ingin membatalkan peraturan daerah yang dianggap menghambat investasi.

Menurut dia, urusan pembatalan perda cukup dikomunikasikan dengan pemda.

“Kira-kira Mendagri merasa ini tidak (mendukung investasi), ya komunikasikan, nanti kita buat kita cabut sendiri,” kata Olly di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (6/4/2017).

Olly menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan berlakunya aturan terkait kewenangan Mendagri dalam membatalkan perda.

(Baca: Tjahjo Tak Habis Pikir MK Cabut Kewenangan Mendagri Batalkan Perda)

Menurut dia, sejauh ini ada sekitar 30 perda di Sulawesi Utara yang telah dibatalkan lantaran menghambat investasi.

Tak hanya di level provinsi, perda yang dibatalkan juga ada di tingkat kabupaten/kota.

Dalam waktu dekat, ia mengatakan, pihaknya akan kembali membatalkan sejumlah perda bermasalah.

Termasuk, perda terkait retribusi yang dianggap cukup memberatkan nelayan.

“Jadi yang kira-kira Mendagri lihat sesuatu yang kurang ya komunikasi ke kita. Ya daerah yang kita suruh cabut,” ujarnya.

Lebih jauh, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu mengklaim, iklim investasi di Sulawesi Utara cukup baik.

Pertumbuhan ekonomi di provinsi itu diklaim mencapai 6,7 persen dan berada di atas rata-rata nasional.

“Cuma di sana yang jadi masalah, investasi perikanan. Karena regulasi dari Bu Menteri Kelautan, dari KKP. Itu yang jadi masalah, kalau yang lain-lain bebas,” kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan berlakunya aturan terkait kewenangan Menteri Dalam Negeri dalam membatalkan peraturan daerah (perda), Rabu (4/4/2017).

(Baca: MK Putuskan Mendagri Tak Bisa Lagi Cabut Perda)

Uji materi tersebut diajukan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan kawan-kawan.

Pemohon meminta agar peraturan terkait pembatalan perda yang terdapat dalam Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dibatalkan oleh MK.