Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia Kecam Serangan di St Petersburg

Kompas.com - 04/04/2017, 13:06 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Serangan teror terjadi di antara dua stasiun kereta bawah tanah St Petersburg, Rusia, pada Senin (3/4/2017).

Akibat serangan itu, 11 orang meninggal dunia dan 45 orang mengalami luka-luka.

Mewakili Pemerintah Indonesia, Kementerian Luar Negeri mengecam serangan teror tersebut.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan, Pemerintah Indonesia menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban dan keluarga yang ditinggalkan.

"Pemerintah Indonesia juga menyampaikan solidaritas terhadap pemerintah dan rakyat Russia dalam menghadapi situasi saat ini," kata Arrmanatha, melalui keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri, Selasa (4/4/2017).

Menurut Arrmanatha, hingga rilis ini dikeluarkan, tidak ada laporan warga negara Indonesia yang menjadi korban saat serangan terjadi.

(Baca: Ledakan Hantam Stasiun KA Bawah Tanah di St Petersburg, 10 Tewas)

Kedutaan Besar RI Moscow terus melakukan koordinasi dengan otoritas setempat untuk mendapatkan perkembangan terbaru dari kejadian tersebut.

Selain itu, KBRI Moscow juga melakukan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan mahasiswa di Russia.

"Pemerintah meminta kepada WNI untuk tetap waspada dan menghindari tempat yang berpotensi menjadi target serangan. Pemerintah juga meminta para WNI untuk mematuhi aturan keamanan yang diberlakukan otoritas setempat," ujar Arrmanatha.

(Baca: Ledakan di St Petersburg adalah Serangan Teroris)

Untuk mengetahui perkembangan situasi, KBRI Moscow menyediakan saluran telepon khusus atau hotline di nomor : +7 925 676 5415

Dari Rusia, Perdana Menteri Rusia Dmitry Medvedev mengatakan ledakan di antara dua stasiun kereta bawah tanah St Petersburg pada Senin (3/4/2017), merupakan serangan teroris.

Dalam pernyataan di jejaring media sosial Facebook, Medvedev juga mengatakan, para korban selamat akan diberikan bantuan yang diperlukan.

"Semua perintah yang berkaitan dengan hal tersebut sudah dikeluarkan kepada Kementerian Kesehatan dan Kementerian Darurat," tulis Medvedev.

Sementara itu, Presiden Vladimir Putin mengatakan penyebab pasti ledakan akan terungkap melalui penyelidikan.

Kompas TV Kereta Bawah Tanah di Rusia Meledak
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com