Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mengapa Kursi Pimpinan DPD Diperebutkan?

Kompas.com - 02/04/2017, 13:22 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesian Corruption Watch (ICW) Donal Fariz mengatakan, jabatan pimpinan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) sangat terbatas dan tidak seluas DPR RI.

Misalnya, terkait kebijakan. DPD hanya bisa mengajukan rancangan dan memberikan pertimbangan untuk suatu undang-undang yang akan diberlakukan. Berbeda dengan DPR yang akan menentukan diberlakukan atau tidaknya suatu undang-undang.

Meskipun demikian, kursi pimpinan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) menjadi perebutan anggota-anggota di dalamnya. 

 

Baca: Bahas Pemilihan Pimpinan Baru, DPD Rapat Panmus Minggu Siang

Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesian Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menilai, salah satu alasan perebutan jabatan tersebut karena terkait akses. Misalnya, akses kepada Presiden. Sebab, pimpinan DPR setara dengan pimpinan lembaga negara lainnya.

"Dia (pimpinan DPD) punya posisi yang dianggap mengkilap bagi sebagian orang, karena dia menghubungkan dengan sumber langsung kekuasaan. Pimpinan DPD, dia bisa akan sebaris dengan ketua MA, ketua MK, ketua DPR RI," kata  Donal.

Saat ini polemik pergantian pimpinan DPD masih bergulir. Rencananya, rapat pergantian pimpinan DPD tetap digelar pada Senin (3/4/2017), besok meskipun Mahkamah Agung (MA) telah membatalkan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Nomor 1 Tahun 2016 dan 2017.

Tata Tertib DPD Nomor 1 Tahun 2016 dan 2017 itu mengatur bahwa masa jabatan pimpinan DPD hanya 2,5 tahun. Sehingga masa jabatan pimpinan DPD dikembalikan pada aturan sebelumnya, yakni selama lima tahun.

 

Baca: Pemilihan Pimpinan DPD Harus Dibatalkan Demi Hukum

Menurut Donal, karena ada faktor mendapatkan akses itulah sejumlah anggota tetap beralasan pergantian pimpinan tetap dilakukan.

"Akses itu yang akan dipakai, karena jabatan dia adalah pimpinan sebuah lembaga negara maka dia memilki peluang untuk mengakses kekuasan-kekuasaa yang lain. Kekuasaan peradilan, kekuasan eksekutif. Kalau anggota mana bisa. Itu logika sederhananya," kata Donal.

Kompas TV Politisi Jadi Anggota DPD? (Bag 2)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Nasional
Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Nasional
Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Nasional
Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang 'Toxic'

Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang "Toxic"

Nasional
Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com