Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

RI Apresiasi Saudi yang Ampuni WN Asing Pelanggar Imigrasi

Kompas.com - 31/03/2017, 15:40 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia mengapresiasi kebijakan Arab Saudi tentang amnesti untuk warga negara asing yang tinggal dan bekerja di Saudi secara tidak sah.

"Kami berterima kasih. Amnesti kan artinya pengampunan. Jadi orang yang melakukan pelanggaran imigrasi, dipersilahkan tidak menjalani proses hukum. Kami menghargai kebijakan itu," ujar Wakil Menteri Luar Negeri Aburrohman Muhammad Fachir di Kompleks Istana Presiden pada Jumat (31/3/2017).

Meski demikian, pemerintah Indonesia belum mendapatkan informasi detail soal bagaimana teknis kebijakan tersebut.

(Baca: Arab Saudi Kembali Berikan Amnesti ke WNI yang Lewati Batas Izin Tinggal)

Kementerian Luar Negeri Indonesia masih menunggu perkembangan informasi dari Kerajaan Arab Saudi.

"Yang kami tunggu saat ini adalah prosedurnya nanti seperti apa," ujar dia.

Kemenlu sendiri sebenarnya memiliki gambaran soal berapa jumlah warga negara Indonesia yang melakukan pelanggaran imigrasi di Saudi. Namun, Fachir menolak membeberkan data tersebut.

"Agak susah kami mengetahui orang yang masuk ilegal misalnya atau overstayers. Kami enggak punya data. Kalau perkiraan bisa-bisa saja. Tapi lebih bagus tidak menyebut angka," ujar Fachir.

(Baca: Pemerintah Tunggu Informasi Detail Program Amnesti Arab Saudi)

Sebelumnya diberitakan, KJRI di Jeddah bersiap membantu WNI yang mengikuti program amnesti yang dikeluarkan Kerajaan Arab Saudi.

KBRI menjamin mereka mengikuti proses pengampunan dengan mudah, cepat dan aman.

Untuk mengetahui informasi atau bantuan lebih lanjut, Kemenlu menyediakan saluran telepon khusus atau hotline, yakni Hotline Perlindungan WNI Kemenlu 081290070027, Hotline KBRI di Riyadh +966 569094526 dan Hotline KJRI di Jeddah +966 503609667.

Kompas TV Pertama kali dalam 47 tahun terakhir, Raja Arab Saudi berkunjung ke Indonesia.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com