Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto Pantau Pengamanan Aksi 313 di Kantor Kemenko Polhukam

Kompas.com - 31/03/2017, 14:25 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto mengecek pengamanan di sekitar lingkungan Kantor Kemenko Polhukam yang berada di kawasan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (31/3/2017).

Pengecekan dilakukan menyusul aksi sejumlah ormas keagamaan yang diberi nama "Aksi 313".

Pantauan di lokasi, Wiranto berjalan menyusuri pintu masuk kantornya.

Tiga kendaraan lapis baja terparkir melintang di Ruas Jalan Medan Merdeka Barat, yang merupakan akses menuju Istana Negara.

Di depan kendaraan tersebut, ratusan tameng baja tampak berjajar rapi membentuk barikade.

Pengamanan di ruas jalan lingkar satu itu juga dilengkapi kawat berduri dan pembatas beton portable.

Sementara itu, ratusan personel kepolisian baik itu dari Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat, dan Satuan Brimob sudah mulai berjaga.

Sejumlah kelompok juga mulai berkumpul di depan Patung Kuda Arjuna Wiwaha yang berjarak sekitar 100 meter dari batas barikade.

Setelah memantau keadaan, Wiranto menghampiri aparat kepolisian yang berjaga di depan Kantor Kementerian Pariwisata yang berada tepat di samping Kantor Kemenko Polhukam.

“Dari jam berapa kamu di sini?” tanya Wiranto.

“Siap, dari subuh,” jawab salah seorang personel.

Wiranto mengapresiasi masyarakat yang bisa turut menjaga suasana kondusif. 

“Saya betul-betul memberikan apresiasi, terima kasih kepada masyarakat bahwa tidak tertarik untuk melakukan suatu aksi semacam ini yang betul-betul membuang waktu dan membuat keadaan menjadi kacau dan tidak tenteram. Itu masyarakat juga paham,” ujar Wiranto.

Kompas TV Aksi 313 digelar. Tuntutan yang menginisiasi Forum Umat Islam masih sama.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com