Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PDI-P Sesalkan Komisi II Tak Pernah RDP dengan Timsel KPU

Kompas.com - 30/03/2017, 12:47 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Arif Wibowo akan menanyakan sejumlah hal saat pihaknya rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama tim seleksi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Salah satu yang bakal ditanyakan Arif adalah soal koordinasi timsel dengan Komisi II.

Arif mengatakan, sebelumnya tak pernah ada RDP Komisi II intensif dengan timsel untuk membahas perkembangan proses seleksi.

Belakangan, sejumlah anggota mempertanyakan hasil seleksi yang dilakukan pansel.

"Mestinya (sejak) pada saat timsel pertama dibentuk," kata Arif di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3/2017).

(Baca: DPR Akan Pertanyakan Tak Lolosnya Sejumlah Nama kepada Timsel KPU)

"Misalnya ada administrasi yang enggak lengkap, kok diloloskan. Nah ini kan enggak. Sekarang baru teriak-teriak," sambung dia.

Seharusnya, kata dia, di samping pansel aktif dalam melaporkan setiap tahapan seleksi kepada DPR, DPR juga merespons dengan menggelar RDP.

Arief mengatakan, tim pansel telah melayangkan laporan proses seleksi kepada DPR secara tertulis sebanyak tiga kali, yaitu 29 November 2016, 22 Desember 2016 dan 7 Februari 2017. Namun, laporan tersebut tak ditindaklanjuti RDP.

"Kekurangannya di situ. Harusnya selain tertulis ada pertemuan. Itu pengalaman saya (saat di pansus pemilu 2009-2014)," ujar anggota Pansus RUU Pemilu itu.

Arif mengaku telah menanyakannya kepada pimpinan Komisi II apakah sudah menerima surat-surat laporan tersebut atau belum.

Hingga saat ini ia belum mengetahui dimana surat-surat tersebut "nyangkut".

"Baru kemarin saya tanyakan. Kritik pimpinan. Kalau memang tidak pernah ada surat dan sebagainya. Satu, saya kritik tidak pernah ada RDP. Dua, posisinya mereka (pansus) yang harus aktif melaporkan, tapi kenapa enggak ditindaklanjuti?" ucapnya.

(Baca: Mantan Timsel Minta DPR Segera Proses Calon Komisioner KPU-Bawaslu)

Adapun Komisi II pada Kamis pagi melangsungkan RDPU dengan tim pansel KPU-Bawaslu, Kamis.

Agenda tersebut sekaligus untuk mengkonfirmasi sejumlah kejanggalan-kejanggalan dalam proses seleksi calon anggota KPU-Bawaslu yang selama ini dibahas di internal komisi. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Lebih dari Rp 50 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Lebih dari Rp 50 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Nasional
Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com