Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Djarot: Kalau Presiden Tak Puas Kinerja Pembantunya, Pasti Dipecat

Kompas.com - 30/03/2017, 06:17 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan dua, Djarot Saiful Hidayat, menyayangkan pernyataan calon gubernur DKI nomor pemilihan tiga Anies Baswedan yang menyebut tengah berusaha memberhentikan petahana Basuki Tjahaja Purnama dari jabatannya sebagai gubernur.

Menurut Djarot, Anies justru yang pernah diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dari jabatan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud).

"Kalau Pak Anies dulu memang pernah dipecat, karena beliau pembantu Presiden. Kalau Presiden tidak puas kinerja pembantunya, ya diberhentikan," kata Djarot saat menghadiri Pengajian bersama Partai Golkar, di Balai Rakyat Bintaro, Jakarta Selatan, Rabu (29/3/2017).

Pada kesempatan itu, turut hadir politisi Partai Golkar Nusron Wahid. Djarot mencontohkan, Nusron juga pembantu presiden. Jokowi menunjuk Nusron menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Jika Nusron tak bekerja dengan baik, Jokowi berwenang untuk memberhentikan Nusron.

"Nah kalau warga Jakarta puas enggak sama kinerja Basuki-Djarot? Survei menunjukkan hampir 75 persen kepuasannya (terhadap pemerintahan Ahok-Djarot)," kata Djarot.

Dia mengklaim, Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Ahok-Djarot telah membawa berbagai perubahan. Seperti kali bersih, pegawai yang tak lagi lakukan pungutan liar, pembangunan berjalan, dan lain-lain.

Berdasarkan hasil survei Median, sebesar 56,3 persen responden yang menyatakan puas terhadap kinerja Ahok-Djarot. Sedangkan 30 persen responden lainnya mengaku tidak puas.

Senada dengan hasil survei Median, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menyebut, 73,5 persen responden menyatakan sangat puas atau cukup puas dengan kinerja Ahok. Kemudian 25,2 persen menyatakan kurang puas atau tidak puas. Hanya 1,3 persen responden yang menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

Pada acara Mata Najwa yang ditayangkan Senin (27/3/2017) malam, Najwa Shihab  menyebutkan bahwa persepsi kepemimpinan Ahok adalah ceplas ceplos, apa adanya, mudah marah, dan mudah memecat anak buah. Anies dipersepsikan santun, tidak tegas, dan tidak berani pecat anak buah.

Saat menanggapi hal itu, Anies menyebut dirinya tengah berusaha memberhentikan Ahok dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Tidak mungkin memberhentikan anak buah? Sekarang saja saya sedang berusaha memberhentikan Pak Basuki dari gubernur. Jadi bagaimana kita enggak berani (pecat), apalagi anak buahnya, gubernurnya aja mau diberhentiin," kata Anies.

Lihat juga: Ahok vs Anies di Mata Najwa, Siapa yang Menang?

Ahok kemudian mengatakan bahwa pihak yang bisa memecat dirinya adalah warga Jakarta.

"Kontrak saya sampai Oktober 2017. Dalam hal ini, saya memang anak buahnya Pak Anies. Karena saya pelayan warga Jakarta, jadi kalau (Anies) mau mecat saya, bukan sebagai calon gubernur tapi sebagai warga DKI," kata Ahok.

Baca juga: Ahok Sedih Anies Ingin Pecat Dirinya dari Jabatan Gubernur DKI

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal 'Presidential Club', Djarot PDI-P: Pak Prabowo Kurang Pede

Soal "Presidential Club", Djarot PDI-P: Pak Prabowo Kurang Pede

Nasional
Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

Nasional
Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Nasional
Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Nasional
Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com