Fadli Zon Minta Proses Seleksi Komisioner KPU-Bawaslu Ditunda

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai, sebaiknya proses uji kelayakan dan kepatutan calon Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ditunda.

Alasannya, saat ini aspek penyelenggara pemilu tengah digodok dalam pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu oleh Panitia Khusus (Pansus).

Rencananya akan ada penambahan jumlah Komisioner KPU menjadi sembilan orang atau 11 orang.

"Apakah bisa dilakukan (uji kelayakan dan kepatutan) tujuh orang dulu? Menurut saya, bisa jadi problem. Akan rawan dipersoalkan masyarakat, bahkan digugat," kata Fadli saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/3/2017).

(baca: Jumlah Komisioner KPU Akan Bertambah Menjadi 11)

Kecuali, kata Fadli, Komisi II DPR dan pemerintah bersepakat untuk memproses 14 nama calon Komisioner KPU dan 10 nama calon Komisioner Bawaslu.

Dengan demikian, proses uji kelayakan dan kepatutan untuk tujuh Komisioner KPU dan lima Komisioner Bawaslu bisa digelar sebelum masa jabatan komisioner saat ini berakhir pada 12 April.

(baca: Sigit: Tak Ada Urgensi Perpanjang Masa Jabatan Komisioner KPU-Bawaslu)

Ia mengatakan, tak ada masalah jika nantinya proses uji kelayakan dan kepatutan calon Komisioner KPU dan Bawaslu ditunda karena menunggu UU Pemilu baru selesai.

"Kalau mau menunda memang nanti masa jabatan yang sekarang diperpanjang dengan mengeluarkan Perppu. Soal itu kita ada presedennya kok di masa lalu," papar politisi Gerindra.

Sejak Februari 2017, pemerintah melalui panitia seleksi calon Komisioner KPU dan Bawaslu telah mengirimkan 14 nama calon Komisioner KPU dan 10 nama calon Komisioner Bawaslu.

Namun hingga kini DPR tak kunjung memprosesnya dengan alasan hendak menunggu pembahasan RUU Pemilu selesai.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar, Rambe Kamarul Zaman mengatakan, ada alasan lain yang berkembang di internal komisi II terkait kemungkinan penolakan nama-nama calon komisioner KPU-Bawaslu tersebut.

Desas-desus yang berkembang, kata dia, berkaitan dengan uji materi pasal dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada (UU Pilkada) ke Mahkamah Konstitusi soal kewajiban KPU berkonsultasi dengan DPR dalam menyusun Peraturan KPU (PKPU).

KPU menganggap aturan dalam UU Pilkada tersebut mengebiri kemandirian mereka sebagai lembaga dalam mengambil keputusan, yaitu membentuk PKPU.

KPU melayangkan judicial Review, namun hingga kini belum diputus oleh MK.

Mereka yang lolos seleksi calon komisioner KPU merupakan komisioner lama yang mendorong judicial Review. Sementara, yang tak mendukung judicial Review tak lolos.

Misalnya Ketua Bawaslu, Muhammad. Ia tak mendukung judicial Review tersebut dan kebetulan tak lolos seleksi calon komisioner KPU.

Sementara, empat orang petahana komisioner KPU yang mendukung judicial Review, masuk dalam daftar calon komisioner.