PP Muhammadiyah Bentuk TIm Advokasi Petani Karawang 

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat menggelar rapat bersama di Kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (3/22/2017).

Rapat tersebut membahas penanganan, pendampingan, dan pembelaan (advokasi) terhadap sejumlah petani karawang dan keluarga yang sudah beberapa bulan terusir dari tempat tinggalnya.

Penggusuran itu setelah tanah yang jadi tempat tinggal para petani tersebut berstatus lahan sengketa.   

Adapun sejumlah lembaga masyarakat tersebut, yakni Majelis hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Lazismu, PP Pemuda Muhammadiyah, PP Nasyiatul Aisyiyah.

Lalu, DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Lembaga Bantuan Hukum, Dompet Dhuafa, Satgas Anak, dan Tim Pendamping Petani.

Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan, sebanyak 220 petani karawang bersama 63 anak-anak mereka sebelumnya datang ke kantor PP Muhammadiyah untuk tinggal sementara.

Hal ini menimbulkan banyak simpati dari sejumlah lembaga masyarakat lainnya.

"Untuk merapikan kerja advokasi dan bantuan kemanusiaan terhadap petani-petani ini maka pimpinan pusat muhammadiyah mengorganisasi mereka supaya pola advokasi dan bantuan kepada para petani ini dapat dilakukan dengan baik dan benar, terkoordinasi," kata Dahnil.

Menurut Dahnil, nantinya akan dibentuk dua tim untuk menangani para petani itu. Tim dibagi menjadi tim kemanusiaan dan tim litigasi atau tim hukum.

Salah satu target dari tim ligasi hukum ini yakni mendorong pemerintah agar merealisasikan janjinya terkait redistribusi lahan bagi masyarakat petani yang tergusur.

"Kami berulang kali, bahkan saat bertemu pak presiden, saat itu presiden berjanji akan melakukan redistribusi lahan sebanyak 12,7 hektare sebagai salah satu kebijakan pro agraria. Kami berharap Presiden gunakan instrumen itu untuk tuntaskan masalah ini," kata Dahnil.

Dahnil mengatakan, tim bantuan kemanusiaan akan bekerja mendampingi mereka terkait kebutuhan primer, seperti tempat tinggal, makan sehari-hari, sekolah bagi anak-anak, dan hal-hal lain yang sifatnya perlu. 

Menurut Dahnil, sebenarnya keluarga petani itu tidak keberatan jika harus pindah dari tempat tinggalnya selama ini.

Namun jika harus berpindah, mereka ingin tempat tinggal disertai tanah untuk digarap. Dan lokasinya tidak terlalu jauh dari tempat tinggal sebelumnya.

Dahnil berharap, ketegasan sikap Presiden Joko Widodo dalam menanggapi masalah ini.

Atau sedianya, Presiden menginstruksikan Pemerintah Kabupaten Karawang untuk bersikap aktif menyelesaikan permasalahan tersebut.