Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditawari Ganti Mobil Dinas Baru, Jokowi Menolak

Kompas.com - 21/03/2017, 14:04 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Istana Kepresidenan sudah membicarakan pengadaan mobil dinas baru untuk Presiden Joko Widodo sejak tahun 2016.

Sebab, mobil Mercedes Benz S600 Pullman Guard hitam yang digunakan Jokowi sudah relatif berumur.

Mobil itu diadakan era Susilo Bambang Yudhoyono sejak tahun 2007. Namun, pengadaan tersebut tak jadi dilakukan karena tak disetujui oleh Jokowi.

"Soal pergantian mobil Presiden RI sebenarnya tahun lalu sudah dibicarakan, namun Presiden sendiri minta ditunda," kata Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (21/3/2017).

(baca: Mobil RI1 yang Ditumpangi Jokowi di Kalbar Sempat Mogok)

Setelah mobil Jokowi mogok saat melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Barat pekan lalu, Johan mengaku tidak mengetahui lagi apakah ada rencana pengadaan mobil kepresidenan baru.

Ia meminta wartawan untuk mengecek langsung ke Kementerian Sekretariat Negara. Namun, Johan mengatakan, bukan hanya sekali mobil Jokowi mengalami kerusakan.

"Sudah beberapa kali mogok," ucapnya.

(baca: Mobil Dinas Jokowi yang Mogok Digunakan sejak Era Presiden SBY)

Sementara itu, Kepala Sekretariat Presiden Darmansjah Djumala sebelumnya memastikan, mobil dinas Jokowi masih bisa digunakan.

Kerusakan pada mobil tersebut tidak bersifat fatal.

Mobil Jokowi mogok setelah Presiden meresmikan delapan mobile power plant (MPP) di Desa Jungkat, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Bart, Sabtu (18/3/2017).

Tiba-tiba, saat hendak menuju Kabupaten Kubu Raya untuk makan siang, mobil hitam berpelat RI-1 itu mogok.

(baca: Sempat Mogok, Mobil Dinas Presiden Jokowi Masih akan Digunakan)

Bahkan, Paspampres sampai mengecek mesin mobil dengan membuka kap mesinnya.

Akhirnya, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana dipindahkan ke mobil Toyota Alphard untuk kemudian melanjutkan perjalanan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com