Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hindari Komodifikasi Berita Sadis

Kompas.com - 20/03/2017, 22:10 WIB

JAKARTA, KOMPAS — Fenomena merebaknya berita-berita sadis baik dalam bentuk video, foto, maupun berita yang tersebar melalui media sosial ataupun media arus utama semakin memprihatinkan. Media ditantang untuk semakin selektif dan mampu mengendalikan diri agar tidak mudah menyebarluaskan berita-berita sadis yang menyesatkan masyarakat.

Sosiolog kriminal Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Soeprapto, memaparkan, penyebaran informasi terutama dalam bentuk video sangat mudah sekali meresap dalam benak seseorang. "Seperti dikatakan sosiolog Gabriel Tarde (1843-1904), ada kecenderungan masyarakat untuk meniru perilaku orang lain. Oleh karena itu, penyebaran berita-berita sadis harus dihindari karena hal tersebut akan menginspirasi orang untuk meniru hal serupa atau menjadikannya sebagai modus operandi," katanya, Minggu (19/3), saat dihubungi dari Jakarta.

Akhir pekan lalu dunia media sosial diramaikan dengan menyebarnya video bunuh diri seorang laki-laki warga Jagakarsa, Jakarta Selatan, yang merekam detik-detik ajalnya menggunakan telepon seluler. Dalam waktu singkat, rekaman itu beredar luas secara viral baik di jejaring media sosial maupun berita arus utama.

"Media mesti ikut ambil bagian dalam mendewasakan masyarakat dengan bertindak selektif dan tidak menjadikan berita-berita sadis sebagai komodifikasi," tambahnya.

Secara terpisah, Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Yadi Hendriana juga meminta media-media arus utama tidak ikut menyebarkan berita-berita sadis. Secara tegas, Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik menyatakan, wartawan tak menyiarkan berita yang sadis, yaitu berita yang mengarah pada perbuatan yang kejam dan tak mengenal belas kasihan dari seseorang termasuk kepada dirinya sendiri. Hal yang sama juga tertuang dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran.

"Semua media arus utama memiliki tanggung jawab sesuai dengan kode etik dan regulasi yang berlaku. Konten-konten berbahaya tidak layak untuk diberitakan atau disiarkan secara luas karena dampaknya akan meresahkan publik," ujarnya.

Selain itu, kasus-kasus penyebaran berita sadis selama ini juga harus menjadi dasar bagi pemerintah untuk membuat aturan yang jelas bagi pengelola platform media sosial. Begitu muncul konten-konten berbahaya, maka harus segera dihentikan. (ABK)

 

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 20 Maret 2017, di halaman 12 dengan judul "Hindari Komodifikasi Berita Sadis".

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kode PAN soal Jatah Menteri ke Prabowo, Pengamat: Sangat Mungkin Dapat Lebih

Kode PAN soal Jatah Menteri ke Prabowo, Pengamat: Sangat Mungkin Dapat Lebih

Nasional
Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

Nasional
KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

Nasional
Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

Nasional
Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

Nasional
Ketua KPU: Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

Ketua KPU: Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Zulhas dan Elite PAN Temui Jokowi di Istana, Mengaku Tak Bahas Kursi Kabinet

Zulhas dan Elite PAN Temui Jokowi di Istana, Mengaku Tak Bahas Kursi Kabinet

Nasional
Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Nasional
PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

Nasional
Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com