Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Yakin April Seluruh Warga Dapat e-KTP

Kompas.com - 15/03/2017, 21:08 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri mengajukan anggaran baru untuk proyek Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik atau e-KTP.

Penambahan diperlukan untuk pembuatan e-KTP bagi warga yang memenuhi syarat adminitratif. 

"Karena ada yang dari bujangan ke menikah, pindah alamat, e-KTP nya rusak, remaja ke dewasa. Itu kan butuh update lagi," ujar Tjahjo di Kompleks Istana Presiden, Rabu (15/3/2017).

(Baca: Tjahjo Akui Kinerja Kemendagri Terganggu Proses Hukum E-KTP)

"Besaran anggarannya berapa saya enggak hafal. Tapi itu sudah pasti kok," lanjut dia.

Anggaran juga diperuntukan bagi pengadaan blangko. Diketahui blangko merupakan salah satu yang menghambat penyaluran e-KTP di masyarakat.

Dengan anggaran tersebut, Tjahjo memastikan April 2017 seluruh masyarakat yang sudah berhak bisa mendapatkan e-KTP.

"Mudah-mudahan April 2017 besok ini sudah bisa dicetak," lanjut dia.

Catatan pemberitaan Oktober 2016, ada 182 juta warga negara yang masuk syarat mendapatkan e-KTP.

Dari jumlah itu, 168 juta warga telah melakukan perekaman. Namun, jumlah e-KTP yang sudah dicetak mencapai 172 juta.

(Baca: Mendagri: Perekaman Data E-KTP Tetap Berjalan)

Angkanya lebih tinggi lantaran ada fisik e-KTP yang rusak, hilang dan lain-lain. Data mencatat, masih ada 14 juta warga yang belum mendapatkan fisik e-KTP.

Jumlah itu dipastikan bertambah lantaran dalam jangka waktu Oktober 2016 hingga Maret 2017, ada warga negara yang memasuki usia dewasa dan berhak memiliki kartu identitas.

Kompas TV Kementerian Dalam Negeri Tender Ulang Proyek KTP Elektronik

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com