Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim Investigasi Heli AgustaWestland AW101 Belum Periksa Seorang Pun

Kompas.com - 14/03/2017, 08:44 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sudah lebih dari satu bulan tim investigasi pembelian helikopter AgustaWestland AW101 dibentuk. Namun, belum ada seorang pun pejabat terkait yang diperiksa.

Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan, saat ini, tim masih melengkapi dokumen.

"Hanya melengkapi dokumen saja dulu. Pejabatnya nanti (diperiksa), kalau sudah lengkap semua," ujar Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan Senin (13/3/2017).

Mantan Sekretaris Militer Presiden Joko Widodo itu tidak menjelaskan secara rinci dokumen apa yang dimaksud.

Hadi menambahkan, tim investigasi memang sangat mengedepankan kehati-hatian dalam menyelidiki perkara ini sehingga proses investigasi cenderung terlihat lamban.

"Mengkonstruksikannya itu harus hati-hati sekali. Jangan sampai kami salah. Pokoknya harus hati-hatilah itu semuanya," ujar Hadi.

Meski demikian, Hadi memastikan bahwa proses investigasi tetap pada jalur yang benar.

(Baca juga: Tim Investigasi TNI AU Masih Dalami Pembelian Helikopter AW101)

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memutuskan untuk membatalkan rencana pembelian helikopter AW101.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu juga menegaskan hal yang sama. Sebab, usai sempat ditolak rencana pembeliannya oleh Presiden Jokowi pada 2015 silam, TNI AU tetap membeli helikopter AgustaWestland asal Inggris.

KSAU pada saat itu, Marsekal Agus Supriyatna berargumen, yang ditolak Presiden itu adalah heli AW101 untuk VVIP. Sementara, yang direncanakan dibeli ini difungsikan untuk pasukan tempur dan SAR.

"Sudah sesuai kajian TNI AU," ujar Agus di Jakarta, Selasa (27/12/2016).

Belakangan, Panglima TNI dan KSAU sama-sama membentuk tim investigasi terkait pembelian helikopter tersebut. Namun, tim investigasi keduanya hingga saat ini belum menghasilkan sebuah kesimpulan.

Kompas TV Helikopter AW-101 menuai polemik karena sudah dibatalkan pesanannya telah berada di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Helikopter Aw-101 buatan Inggris tetap dikirim dan kini berada di hanggar skadron teknik 021. Helikopter senilai 55 juta Dollar Amerika Serikat kini diberi garis polisi karena masih dalam proses investigasi. Investigasi yang dibentuk panglima TNI dan internal TNI AU kini diarahkan untuk mengetahui sejauh mana proses perencanaan dan mekanisme pengadaannya. Sebelumnya, pemesanan helikopter ini telah dibatalkan oleh panglima TNI dan sempat ditolak oleh Presiden Joko Widodo. Helikopter AW-101 menuai polemik karena sudah dibatalkan pesanannya telah berada di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Helikopter Aw-101 buatan Inggris tetap dikirim dan kini berada di hanggar skadron teknik 021. Helikopter senilai 55 juta Dollar Amerika Serikat kini diberi garis polisi karena masih dalam proses investigasi. Investigasi yang dibentuk panglima TNI dan internal TNI AU kini diarahkan untuk mengetahui sejauh mana proses perencanaan dan mekanisme pengadaannya. Sebelumnya, pemesanan helikopter ini telah dibatalkan oleh panglima TNI dan sempat ditolak oleh Presiden Joko Widodo.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com