Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Minta Satpol PP Kedepankan Dialog untuk Sosialisasikan Perda

Kompas.com - 03/03/2017, 11:57 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

KUPANG, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengimbau kepada seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) agar selalu mengedepankan dialog dalam mensosialisasikan peraturan daerah.

Pesan ini disampaikan Tjahjo saat menjadi inspektur upacara dalam peringatan hari ulang tahun ke-67 Satpol PP dan ke-55 Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kupang, NTT, Jumat (3/3/2017).

"Satpol PP harus membuka ruang dialog dengan ramah kepada masyarakat untuk menerapkan kebijakan daerah, dan ini harus disampaikan ke masyarakat dengan tetap memegang teguh perundang-undangan yang berlaku," kata Tjahjo.

Satpol PP dan Linmas, kata Tjahjo, juga harus terus meningkatkan disiplin agar selalu bisa mengambil langkah antisipatif jika menghadapi gangguan.

Selain itu, Satpol PP dan Linmas juga harus meningkatkan komunikasi dan memperkuat jejaring sesama satpol PP dan unsur pendukung lainnya dalam menjaga kemanan dan ketertiban.

"Laksanakan tugas penegakan ketertiban masyarakat dengan baik. Lakukan koordinasi dengan Polisi, TNI dan elemen lain," kata Tjahjo.

Dalam kesempatan ini juga, Tjahjo menyampaikan terima kasih kepada seluruh unsur penegak hukum dan keamanan, serta masyarakat atas partisipasinya mengawal pilkada serentak 2017.

"Atas nama pemerintah, juga saya sampaikan terima kasih kepada Polisi, didukung TNI, didukung kejaksaan, didukung masyarakat dan elemen lain dalam rangka pengamanan pilkada serentak," kata Politisi PDI-P tersebut.

Untuk diketahui, Polisi Pamong Praja didirikan di Yogyakarta pada 3 Maret 1950. Satpol PP kemudian berubah nama menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja pada 10 November 1948.

Di tahun 1962, nama Satpol PP diubah lagi menjadi Kesatuan Pagar Baya. Hal ini untuk membedakan antara Satpol PP dan korps Kepolisian Negara.

Kemudian pada 1963, nama Satpol PP diubah lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja. Istilah Satpol PP mulai terkenal sejak pemberlakuan UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Kompas TV Untuk mencegah maraknya penyakit masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Merangin, Jambi, menggelar razia pekat. Dari sejumlah rumah indekos, razia ini menjaring 11 pasangan bukan suami istri yang diduga berbuat mesum.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com