Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pembelaan terhadap Sri Rabitah Diminta Tak Gegabah

Kompas.com - 28/02/2017, 14:41 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Tim Pengawas TKI, Fahri Hamzah, menyatakan, bantuan hukum terhadap Sri Rabitah masih harus menunggu keterangan lebih lanjut.

Sebab, rumah sakit yang menjadi tempat operasi Sri Rabitah di Qatar tentu menyimpan keterangan medis terkait dugaan pencurian ginjal milik Sri.

"Ditanya dulu. Kalau memang merasa dicuri dia harus bersaksi dulu. Kesaksian dilengkapi dengan keterangan rumah sakit. Itu mereka bisa beri keterangan betulkah itu ada pencurian atau perdagangan," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/2/2017).

"Karena enggak mungkin mereka ambil tanpa kesepakatan. Dan kalau ada persetujuan, dilakukan secara sadar atau sepihak, itu harus jelas," lanjut Fahri.

(baca: Sri Rabitah: Saya Tidak Ikhlas Ginjal Saya Diambil Diam-diam)

Ia meyakini, jika memang ada bukti kuat yang menunjukan ginjal Sri dicuri, Pemerintah Qatar pastinya akan memprosesnya secara hukum.

"Kalau betul itu pencurian organ, saya kira di sana ada hukuman yang keras. Kesaksian korban nanti yang menentukan," papar Fahri.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR Sukamta, meminta agar pemerintah tidak gegabah dalam merespons kabar pencurian ginjal Sri Rabitah.

"Saya baru kontak Pak Dubes. Kedutaan baru mencari fakta-faktanya, supaya kita tahu kebenarannya. Ini sebenarnya kan kasus sejak 2014 dan baru terungkap saat ini. Kami pasti tidak mau gegabah," papar Sukamta melalui pesan singkat, Selasa (28/2/2017).

(baca: Kepala BNP2TKI: Hasil Pemeriksaan RS NTB, Ginjal Sri Rabitah Lengkap)

Ia menambahkan, jika di lapangan benar adanya serta didukung bukti yang kuat, pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di sana bisa mengupayakan agar kasus tersebut diproses secara hukum dan memberi bantuan hukum kepada Sri Rabitah.

"Pembelaan harus ada tetapi harus cermat, tidak boleh gegabah," tutur Sukamta.

Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid menuturkan, pihaknya telah mendapatkan informasi terbaru terkait kasus Sri Rabitah.

(baca: Izin Agen TKI Akan Dicabut Jika Ginjal Sri Rabitah Terbukti Hilang)

Dari hasil pertemuan Pemerintah Daerah NTB dan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB, hasil sementara menyatakan bahwa ginjal Sri Rabitah masih lengkap.

Pertemuan tersebut dihadiri langsung Wakil Direktur RSUD Provinsi NTB dan dokter bagian Radiologi.

Nusron menggarisbawahi, hasil sementara yang diterimanya belum 100 persen benar, karena itu untuk memastikannya secara utuh apakah ginjal Sri masih lengkap atau tidak akan dilakukan setelah operasi.

"Saya mohon teman-teman sabar terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi karena masih simpang siur antara keterangan yang didapat dari Qatar maupun yang di sini," ucap Politisi Partai Golkar itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com