Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

2018, Bandung Punya Kereta Kapsul

Kompas.com - 27/02/2017, 16:32 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Proyek kereta Kapsul di Bandung akan segera dibangun pada tahun 2017 ini. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, saat ini pihaknya tinggal menunggu desain final dan menyelesaikan beberapa regulasi.

"Tahun ini (proyek dimulai). Lagi finalisasi," kata Menhub usai melaporkan proyek ini ke Presiden Joko Widodo, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/2/2017).

Menhub mengatakan, kereta kapsul akan dibuat oleh PT Industri Kereta Api (INKA). Sementara feeder dan jalur kereta akan digarap oleh PT Perumahan Persero.

"Ini merah putih, buatan indonesia," ucapnya.

Menhub mengatakan, untuk tahap awal akan dibangun jalur dari Stasiun Bandung ke Alun-Alun di Tegalega. Tahap awal ini akan selesai pada 2018. Tahap dua, akan dibangun jalur dari Leuwi Panjang ke Gede Bage.

Sementara tahap ketiga akan dibangun jalur dari Leuwi Panjang ke Dago.

"Kira-kira (nilai investasinya) Rp 1 triliun," ucap Budi.

Budi mengatakan, nantinya dalam satu jam kereta kapsul ini dapat melayani 11.000 orang penumpang. Dalam sehari, kereta kapsul bisa melayani 195.000 penumpang.

Penumpang cukup membayar Rp 5000-7000 setiap kali perjalanan. Kereta dalam kota ini akan terintegrasi sebagai pengumpan Kereta Api Komuter Padalarang Cicalengka.

Selain Kereta Kapsul di Bandung, Menhub juga melaporkan perkembangan kereta Trem di Surabaya. Proyek ini juga akan dikerjakan pada akhir tahun ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com