Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Siti Aisyah, Malaysia Minta RI Tunggu Investigasi

Kompas.com - 23/02/2017, 17:31 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah RI hingga kini belum bisa menemui Siti Aisyah, warga negara Indonesia yang menjadi tersangka pembunuhan Kim Jong Nam, saudara tiri Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un. 

Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Zahrain Mohamed Hashim meminta Pemerintah Indonesia untuk menunggu investigasi polisi.

Dia memastikan pada saatnya, perwakilan Pemerintah Indonesia akan dipertemukan dengan Siti.

"Kita harus berikan polisi Malaysia waktu untuk teruskan investigasi. Saya percaya dan yakin kasus ini akan selesai dengan baik," ujar Zahrain di Kedutaan Besar Malaysia, Jakarta, Rabu (23/2/2017).

(Baca: Menaker Harap Siti Aisyah Segera Dapat Akses Kekonsuleran)

Zahrain mengapresiasi pernyataan Polri yang menghargai proses hukum di Malaysia. Ia memastikan kepolisian Malaysia dan intelijen bekerja maksimal dalam kasus ini.

"Ini high profile case, sekurang-kurangnya mereka pahami," kata Zahrain.

Zaharain menjelaskan, dalam hukum Malaysia diatur bahwa tahanan terisolasi selama 21 hari dalam proses investigasi.

Dalam masa tersebut, terduga pelaku tidak boleh ditemui pihak luar. Jadi, kata dia, ketentuan itu tak hanya berlaku pada kasus Siti, tetapi juga kasus lain.

"Indonesia tahu kedaulatan dan ketentuan perkara di Malaysia, polisi kita profesional dan juga bekerja di Intepol," kata Zahrain.

"Beri polisi waktu untuk investigasi," lanjut dia.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, upaya untuk mendapatkan akses kekonsuleran kepada Malaysia terus dilakukan.

Bahkan permohonan itu disampaikan hingga beberapa kali. Pertama kalinya saat baru mendengar soal penangkapan Siti.

(Baca: Jokowi Pastikan Pendampingan Hukum Siti Aisyah di Malaysia)

Permohonan yang sama disampaikan kembali ketika Retno menggelar pertemuan trilateral dengan Menteri Luar Negeri Malaysia dan Vietnam, 20 Februari 2017 lalu.

Halaman:


Terkini Lainnya

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com