Polri: Masyarakat yang Tidak Siap Aksi Damai 21 Februari Jangan Diajak

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar mengingatkan para peserta aksi 21 Februari 2017 untuk bertindak sesuai koridor hukum. Ia meminta koordinator aksi memastikan bahwa aksi yang dilakukan besok tidak mengancam situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Kami harap masyarakat yang unjuk rasa di Gedung DPR harus siap melaksanakan aksi damai. Harus meyakinkan semua pihak, aparat, bahwa unjuk rasa sesuai dengan koridor hukum," ujar Boy di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin (20/2/2017).

Boy tidak ingin aksi damai berujung ricuh karena adanya provokasi dari pihak tertentu. Jika situasi tidak kondusif, maka penyelenggara unjuk rasa akan dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

(Baca: Ada Demo soal Ahok, Fadli Zon Minta Pengunjuk Rasa Tak Masuk DPR)

"Para koordinator lapangan harus menjamin bahwa masyarakat yang diajak adalah yang siap untuk melakukan aksi damai. Apabila ada masyarakat yang tidak siap, imbauan kami jangan diajak," kata Boy.

Meski hak mengeluarkan pendapat diatur dalam-undang-undang, ada batasan yang harus dipatuhi dalam berunjuk rasa. Jangan sampai kegiatan tersebut mengganggu aktivitas masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam aksi.

Dari segi pengamanan, polisi mengedepankan upaya persuasif dan preventif. Upaya paksa terhadap massa merupakan opsi paling akhir yang bisa ditempuh.

"Aspirasi itu diharapkan dilakukan dengan cara tidak memaksakan kehendak, tetapi ada saluran hukum ketika ada kondisi yang enggak tepat," kata Boy.

Aksi damai tersebut akan dilakukan di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta. Polri telah mempersiapkan jumlah personel yang cukup, dibantu prajurit TNI, untuk mengamankan gedung DPR/MPR RI dan sekitarnya. Keberadaan mereka termasuk untuk mengantisipasi pengalihan arus lalu lintas jika diperlukan. Peserta aksi tersebut diperkirakan 10.000 orang.

Boy menegaskan bahwa aksi harus diakhiri selambat-lambatnya pukul 18.00 WIB.