Kontras Minta Jokowi Copot Wiranto

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) meminta agar Presiden Joko Widodo segera mencopot Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto.

Hal tersebut disampaikan Feri Kusuma selaku Kepala Divisi Pemantauan Impunitas Kontras saat berkunjung ke Kantor Staf Presiden (KSP), Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (13/1/2017).

Bersama Feri, ikut pula Marina Katarina Sumarsih, yang merupakan orangtua korban tragedi Semanggi I. Sementara itu, KSP diwakili Staf Deputi Ifdhal Kasim.

Pertemuan berlangsung tertutup selama satu setengah jam. (Kecam Wiranto, Kontras Nilai Rekonsiliasi Tak Ada di Nawacita)

Febri mengatakan, permintaan agar Jokowi mencopot Wiranto disampaikan karena mantan Panglima ABRI tersebut justru diduga terlibat pelanggaran HAM berat masa lalu, seperti Tragedi Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II.

"Ibu Sumarsih tadi juga sudah menyebutkan, dalam sejumlah peristiwa ini, ia diduga kuat terlibat," kata Feri seusai pertemuan.

Feri mengatakan, tidak mungkin Wiranto yang diduga terlibat malah menangani penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu.

Hal ini pun terbukti dengan langkah Wiranto yang dinilai kontraproduktif dengan upaya penyelesaian pelanggaran HAM secara berkeadilan.

Misalnya, Wiranto memilih menempuh jalur rekonsiliasi untuk menyelesaikan tragedi Semanggi I, II, dan Trisakti.

Padahal, pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut disinyalir masih hidup sehingga penyelesaian dengan pengadilan HAM ad-hoc masih dimungkinkan.

(Baca: Rekonsiliasi Kasus Semanggi, Sumarsih Duga Wiranto Lindungi Diri)

"Kami berharap Bapak Presiden Jokowi segera menggantikan Wiranto dari Menko Polhukam karena ini kontraproduktif dengan janji Jokowi sendiri yang dalam Nawacita menyebutkan akan menyelesaikan persoalan HAM dan menghapus impunitas," ucap Feri.

Pada saat awal menjabat sebagai menteri, Wiranto sendiri telah membantah tuduhan yang menyebut dirinya melanggar hak asasi manusia.

Wiranto meminta agar pihak-pihak yang menuduhnya untuk membuktikan tuduhan tersebut.

"Isu-isu HAM yang mengenai saya, saya harapkan harus jelas saatnya kapan, di mana, apa keterlibatan saya, saya akan jawab satu per satu," ujar Wiranto seusai serah terima jabatan di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (28/7/2016) lalu.