Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemendagri Imbau Masyarakat Tak Terpancing Isu E-KTP Palsu

Kompas.com - 13/02/2017, 13:55 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakhrullah menilai, motif di balik beredarnya isu e-KTP palsu adalah untuk mengacaukan pilkada DKI Jakarta.

Hal itu dikatakan Zudan dalam jumpa pers di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (13/2/2017).

"Bisa jadi ingin mengacaukan Pilkada di DKI karena semua alamatnya di DKI. Di 36 KTP (palsu) itu di DKI, tidak ada daerah lain," kata Zudan.

Zudan memastikan, e-KTP palsu tidak akan bisa digunakan untuk mengecoh para pengawas saat pemilihan kepala daerah pada 15 Februari 2017 nanti.

Sebab, data warga yang digunakan untuk memilih dalam Pilkada adalah data yang sudah dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Selain itu, pengawasan saat pelaksanaan pemilihan suara juga ketat.

"Ada petugas pengawas TPS, saksi dan masyarakat di sekitar TPS yang saling kenal antar warga," kata Zudan.

Oleh karena itu, menurut Zudan, kecil kemungkinan ada pelaku yang sengaja menggunakan e-KTP palsu hanya untuk memilih satu pasangan calon guna mendongkrak suara. 

Alasannya, tindakan ini akan diketahui oleh pengawas atau warga setempat.

Jika dilaporkan kepada aparat berwajib, maka pelaku dapat dikenakan sanksi pidana.

"Jadi risiko politik dan hukumnya kalau dia membawa ktp palsu dan mengaku penduduk setempat itu risiko hukumnya terlalu besar. Karena ada pidana pemilu dan pidana pemalsuan dokumen," kata dia.

Zudan meminta semua pihak untuk tidak terpancing isu beredarnya e-KTP palsu yang dapat merusak pelaksanaan pilkada.

"Kepada kita semua untuk bersama-sama menyejukkan suasana. Kalau ada kiriman atau berita  langsung dikonfirmasi ke sumber-sumber utama. Sumber utama data kependudkan adalah Ditjendukcapil atau Dinas Dukcapil untuk kabupaten/kota," kata dia.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menemukan sebanyak 36 cetakan e-KTP yang dikirim ke Indonesia dari Kamboja pada Jumat (3/2/2017).

E-KTP palsu itu dikirim melalui Bandar Udara Soekarno-Hatta dengan menggunakan jasa perusahaan titipan Fedex.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com