Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah Minta Masalah TKI Ilegal ke Malaysia Segera Diselesaikan

Kompas.com - 08/02/2017, 18:08 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Tim Pengawas Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Fahri Hamzah, mengimbau agar pemerintah segera menyelesaikan persoalan pengiriman TKI ilegal ke Malaysia dengan berbagai modus.

Menurut Fahri, Malaysia hingga saat ini masih banyak menyerap tenaga kerja dari Indonesia di saat pemerintah belum mampu menyediakan lapangan pekerjaan baru.

"Harus segera diselesaikan dong permasalahan ini. Jangan ada moratorium," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/2/2017).

"Karena kalau dimoratorium toh mereka tetap bisa pergi dengan identitas ilegal, dan Malaysia juga punya pasar untuk tenaga kerja ilegal," ujarnya.

Jika tidak segera diselesaikan, Fahri menilai nantinya banyak masyarakat yang khawatir mendaftar untuk bekerja di Malaysia karena takut dikirim secara ilegal. Padahal, masyarakat kini tengah kesulitan mendapat pekerjaan di dalam negeri.

(Baca juga: BNP2TKI dan KPK Telusuri Celah Penyelundupan TKI Ilegal)

Ia memahami saat ini pemerintah dan DPR tengah membahas revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sehingga, pengaturan pengiriman TKI ke luar negeri juga masih didalami.

Namun, menurut Fahri, semestinya Presiden peka dengan kondisi tersebut. Sehingga Presiden bisa mengeluarkan Peraturan Pengganti Perundang-undangan (Perppu) untuk membenahi mekanisme pengiriman TKI agar tak lagi secara ilegal.

Dengan demikian, masyarakat juga tak perlu risau mendaftar untuk bekerja ke Malaysia karena semua pengiriman ke sana berlangsung legal.

"Orang kerja ke luar negeri itu kan terpaksa, karena di sini enggak ada kerjaan. Selesaikan dong permasalahannya agar tak ada lagi pengiriman TKI ilegal," kata Fahri.

Kompas TV Jalan Gelap TKI Ilegal - Berkas Kompas Episode 241 Bagian 3
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

 Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Nasional
Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Nasional
Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Nasional
KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

Nasional
Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Nasional
Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Nasional
Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Nasional
Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Nasional
Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Menteri KP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KP: Lahan "Idle" 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com