Jelang Pilkada, Polisi Minta Aksi Demo yang Bermuatan Politik Dibatalkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan, kepolisian telah menerima pemberitahuan mengenai aksi demo 11 Februari 2017 mendatang.

Aksi itu berupa doa bersama dan berjalan kaki sepanjang Jalan MH Thamrin, Jakarta. 

Namun, polisi meminta agar para pendemo fokus pada tujuan mereka tanpa membawa hal-hal yang bermuatan politik.

"Kami berharap tidak dilaksanakan apabila itu ada nuansa atau muatan politik," ujar Boy di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa (7/2/2017).

Imbauan tersebut dilakukan karena hari tersebut merupakan hari terakhir pasangan calon berkampanye, sebelum memasuki masa tenang pada 12-14 Februari 2017.

Pada masa tengang, penyelenggara negara tengah mempersiapkan pelaksanaan untuk hari pemilihan pada 15 Februari 2017.

Polri tak ingin pelaksanaan demo ini akan berbenturan dengan persiapan tersebut.

"Kalau masalah ibadah, kami tidak melarang tapi kalau sifatnya ada agenda politik mohon mengindahkan peraturan yg dikeluarkan KPU berkaitan dg Pilkada," kata Boy.

Pemimpin Front Pembela Islam Rizieq Shihab sebelumnya mengaku pihaknya akan kembali menggelar aksi doa bersama pada 11 Februari 2017.

Aksi tersebut akan serupa dengan aksi-aksi sebelumnya, seperti 4 November 2016 (411) dan 2 Desember 2016 (212).

Namun, kedua aksi tersebut diwarnai dengan tuntutan agar aparat penegak hukum memproses Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, yang dituduh telah menistakan agama.