Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Ingin Pembangunan MRT, LRT, dan Kereta Cepat Ada Alih Teknologi

Kompas.com - 06/02/2017, 15:59 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas membahas proyek Light Rail Transit (LRT) Jakarta dan Palembang di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (6/2/2017).

Saat membuka rapat terbatas, Presiden Jokowi mengakui, BUMN Indonesia belum berpengalaman dalam membangun proyek transportasi massal di darat. Misalnya Mass Rapid Transit (MRT), LRT, dan Kereta Cepat.

Oleh sebab itu, pembangunan sejumlah proyek transportasi masal di Indonesia seharusnya dijadikan wahana pembelajaran atau transfer teknologi.

"Kita memang belum punya pengalaman di bidang ini, baik pembangunan MRT, LRT atau kereta cepat sehingga dari pembangunan pertama ini, diharapkan bisa kita pakai sebagai pembelajaran dan alih teknologi sehingga bermanfaat bagi langkah-langkah ke depan," ujar Jokowi.

(Baca: Kepada Jokowi, Adhi Karya Pastikan Proyek LRT Selesai 2019)

Jokowi melanjutkan, proyek pengerjaan LRT di Jakarta dan Palembang mesti terus menerus dicek kemajuannya. Hal ini demi menghindari persoalan di lapangan yang menumpuk.

"Apapun, setiap pembanggunan infrastruktur harus kita cek, kita cek, kita cek, kita cek terus apa yang jadi hambatan," ujar Jokowi.

Jokowi menyinggung sejumlah persoalan yang harus dituntaskakn seperti pembebasan lahan, skema pembiayaan, tata ruang hingga soal infrastruktur pendukung. Semua persoalan itu harus dideteksi sesegera mungkin untuk dicari jalan keluarnya.

Diketahui, LRT dibangun di Jakarta dan Palembang. Dari rencana tujuh rute, dua rute yang akan dibangun pertama yakni koridor satu dengan rute Kebayoran Lama-Kelapa Gading dan koridor tujuh dengan rute Kelapa Gading-Kemayoran-Pesing-Bandara Soekarno-Hatta.

Adapun, LRT di Palembang lintas pelayanannya yakni Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II-Masjid Agung Palembang-Jakabaring Sport City.

Panjang trase 23 kilometer dilengkapi dengan 13 (tiga belas) stasiun dan 9 (sembilan) sub-stasiun, serta memiliki jembatan Sungai Musi dengan bentang sungai 350 meter.

Kompas TV Jokowi Kritisi Lambatnya Pembangunan LRT
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Profil Haerul Amri, Legislator Fraksi Nasdem yang Meninggal Ketika Kunker di Palembang

Profil Haerul Amri, Legislator Fraksi Nasdem yang Meninggal Ketika Kunker di Palembang

Nasional
Demokrat Minta Golkar, Gerindra, PAN Sepakati Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Demokrat Minta Golkar, Gerindra, PAN Sepakati Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Nasional
SYL Beli Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta Pakai Uang Hasil Memeras Anak Buah

SYL Beli Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta Pakai Uang Hasil Memeras Anak Buah

Nasional
Anggota Komisi X DPR Haerul Amri Meninggal Saat Kunjungan Kerja

Anggota Komisi X DPR Haerul Amri Meninggal Saat Kunjungan Kerja

Nasional
Polri Desak Kepolisian Thailand Serahkan Fredy Pratama ke Indonesia Jika Tertangkap

Polri Desak Kepolisian Thailand Serahkan Fredy Pratama ke Indonesia Jika Tertangkap

Nasional
Jokowi Sebut 3 Hal yang Ditakuti Dunia, Wamenkeu Beri Penjelasan

Jokowi Sebut 3 Hal yang Ditakuti Dunia, Wamenkeu Beri Penjelasan

Nasional
Soal 'Presidential Club', Djarot PDI-P: Pak Prabowo Kurang Pede

Soal "Presidential Club", Djarot PDI-P: Pak Prabowo Kurang Pede

Nasional
Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

Nasional
Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Nasional
Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Nasional
Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com