Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sosialisasi Rekrutmen Polri 2017, Hadir di CFD hingga Libatkan KPK

Kompas.com - 05/02/2017, 11:21 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Untuk pertama kali, sosialisasi rekrutmen anggota Polri 2017 hadir di Car Free Day, Minggu (5/2/2017).

Dengan mendirikan panggung di depan Pos Polisi Bundaran Hotel Indonesia, panitia berupaya menarik minat masyarakat yang sedang beraktivitas.

Sejumlah acara digelar. Mulai dari aksi komedian sekaligus musikus Peppy, penampilan grup musik, aksi baris berbaris dari Polisi Cilik hingga atraksi sulap dari salah seorang anggota Brimob Polri.

Kepala Biro Pengendalian Personel Polri Brigadir Jenderal Pol Rahmat Mulyana mengatakan, sosialisasi sengaja dilaksanakan di tengah Car Free Day.

"Kami berharap, sosialisasi rekrutmen Polri ini langsung menyentuh sasaran, yakni muda-mudi yang tertarik bergabung bersama Polri," ujar Rahmat kepada Kompas.com.

Fabian Januarius Kuwado Kepala Biro Pengendalian Personel Polri Brigjen (Pol) Rahmat Mulyana
Sosialisasi ini cukup berbeda dari sebelumnya. Selama ini, sosialisasi rekrutmen Polri dilakukan dari sekolah ke sekolah.

Selama sosialisasi yang dimulai pukul 07.00 WIB, menurut Rahmat, cukup sukses. Para muda-mudi yang tengah beraktivitas di Car Free Day banyak yang menyatakan tertarik bergabung ke Korps Bhayangkara.

Tidak Pakai Uang

Salah satu poin yang selalu diulang-ulang dalam sosialisasi rekrutmen Polri tahun 2017 ini adalah soal tidak adanya pungutan bagi para calon Polri.

Sebab, untuk pertama kalinya pula, rekrutmen anggota Polri melibatkan unsur eksternal secara aktif.

"Untuk mengantisipasi stigma di dalam rekrutmen, kami memang melibatkan pengawasan unsur eksternal, yaitu Ombudsman dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," ujar Rahmat.

Oleh sebab itu, Rahmat mengimbau pula kepada para calon anggota Polri melapor jika ada oknum yang meminta uang demi kelulusan rekrutmen.

"Saya mengimbau juga masyarakat jangan begitu saja percaya ke orang yang mengaku panitia dan meminta uang untuk rekrutmen. Kami berupaya terus menekan yang seperti itu," ujar dia.

"Kami juga yakin Tim Saber Pungli akan turut mengawasi proses rekrutmen ini agar bersih dari segala pungutan liar," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com