Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: "Nation Branding" Indonesia Masih Lemah

Kompas.com - 03/02/2017, 15:54 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas membahas kelanjutan rencana pembentukan nation branding di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (3/2/2017).

Rapat terbatas ini merupakan lanjutan dari rapat terbatas September 2016 yang lalu dengan topik serupa.

Saat membuka rapat, Jokowi mengingatkan bahwa brand power Indonesia belum kuat dibandingkan dengan negara tetangga.

"Saya ingin mengingatkan bahwa brand power di Indonesia masih lemah. Baik untuk perdagangan, untuk investasi maupun pariwisata, dibandingkan dengan negara lain," ujar Jokowi.

Laporan yang ia terima, brand power Indonesia di bidang perdagangan dan investasi berada pada tingkat 6,4 persen. Jauh di bawah Singapura dengan angka yang nyaris mencapai 10 persen dan Thailand yang berada sedikit di atas Indonesia.

"Posisi ini (Indonesia) juga berada di bawah rata-rata dunia yang mencapai 7,7 persen," ujar Jokowi.

Di bidang pariwisata, brand power Indonesia juga kalah dari tetangga. Indonesia berada di tingkat 5,2 persen. Sementara brand power pariwisata di Thailand berada pada tingkat 9,4 persen dan Singapura yang ada pada tingkat 8,6 persen.

Oleh sebab itu, Presiden berharap rapat terbatas ini lahir rancangan kebijakan yang berorientasi ke pembentukan nation branding Indonesia yang kuat.

"Maka dalam rapat terbatas kali ini, saya ingin mendengarkan langkah-langkah konkret, langkah-langkah tindak lanjut dari program nation branding tersebut," ujar Jokowi.

Kompas TV Infrastruktur Yang Baik Meningkatkan Kunjungan Wisatawan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com