Dirjen Otda: Patut Dicurigai, kalau Ada yang Berbondong-bondong Minta Coblos Pakai KK

JAKARTA, KOMPAS.com - Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono mengimbau agar masyarakat mewaspadai bila ada yang berbondong-bondong menuju TPS bermodalkan kartu keluarga (KK), lantas memaksa untuk mencoblos.

Menurut Sumarsono, hal-hal seperti ini seharusnya tak terjadi karen pemerintah telah menyediakan formulir A5 sebagai mekanisme perpindahan bagi para pemilih yang ada di luar kota.

Lagipula, pemerintah telah menyosialisasikan sejak jauh hari bahwa KK tak bisa digunakan sebagai syarat mencoblos.

"Petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) juga pasti sudah mengenal siapa warga di situ. Kalau lebih dari 5 orang atau 10 orang berbondong-bondong minta nyoblos pakai KK, itu patut dicurigai," kata Sumarsono, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/2/2017).

"Karena kami memberikan ruang untuk A5 kalau mereka mau pindah dan sosialisasi agar mengajukan surat keterangan bila belum mendapat E-KTP juga sudah dilakukan sejak awal," lanjut dia.

Sumarsono menambahkan, ia juga telah menginstruksikan jajaran di bawahnya untuk menyediakan surat keterangan hingga ke seluruh kecamatan yang ada di 101 daerah peserta Pilkada Serentak 2017.

"Jadi semua sudah kami siapkan, stok surat keterangan kami drop hingga kecamatan. Proses identifikasi KK hingga pemberian Surat Keterangan bisa dilakukan di kelurahan hingga H-1. Semuanya sudah disiapkan secara optimal, tak ada alasan pakai KK," papar Sumarsono.