Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Siapkan 4,1 Juta Hektare untuk Reforma Agraria

Kompas.com - 02/02/2017, 20:08 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan pemerataan ekonomi di sektor pertanahan akan bersinergi dengan program reforma agraria yang telah berjalan.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menilai kedua kebijakan itu akan lebih menguatkan.

Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Budi Situmorang mengatakan, untuk saat ini lahan yang disiapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk program reforma agraria seluas 4,1 juta hektare (ha) sudah siap untuk didistribusikan.

Menurut Budi, pemetaan wilayah-wilayah sudah selesai. Sekarang, tahapannya tinggal menunggu penetapan pihak atau masyarakat yang berhak untuk mendapatkan lahan tersebut.

"Masih berproses, tapi masih on track," kata Budi, Kamis (2/2).

Meski tidak merinci jumlah lahan yang sudah dapat dilepas, namun Budi bilang proses penyerahan tanah itu masih menunggu dari pemerintah daerah yang berhak untuk mengidentifikasi masyarakat penerima.

Budi optimistis, tahun ini lahan-lahan yang telah direncanakan untuk diberikan kepada masyarakat dapat selesai terdistribusikan.

"Untuk menentukan pihak yang berhak mendapatkan lahan itu juga tidak gampang, jangan sampai nanti salah sasaran," kata Budi.

Budi menambahkan, lahan 4,1 juta ha dari program reforma agraria yang diberikan kepada masyarakat itu merupakan bagian dari lahan seluas 12,7 juta ha kawasan hutan untuk dijadikan Perhutanan Sosial.

(Handoyo/Kontan.co.id)

--

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: "Lahan 4,1 juta ha disiapkan untuk Reforma Agraria"

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com