Grasi untuk Antasari Dinilai Wajar

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menilai, pemberian grasi terhadap terpidana kasus pembunuhan, Antasari Azhar adalah hal yang wajar.

Presiden Joko Widodo mengambulkan pengurangan masa hukuman Antasari selama enam tahun.

"Saya kira Pak Antasari dapat grasi itu wajar. Karena dia sebagai orang yang dijatuhi hukuman dan sebagai terpidana dia sudah menjalankan pidananya dan selama menjalankan dia berkelakuan baik," kata Arsul, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/1/2017).

Selain itu, ia menilai, ada kejanggalan dalam kasus Antasari.

Akan tetapi, kejanggalan itu belum terungkap hingga saat ini, terutama dari jajaran penegak hukum, baik Kepolisian, Kejaksaan hingga pengadilan.

(Baca: Menkumham: Ada "Sesuatu" dalam Kasus Antasari Azhar)

Menurut dia, Antasari bisa kembali membuka pengusutan kasusnya, dengan mengupayakan upaya hukum oleh terpidana lain dalam kasus tersebut.

"Kalau tidak salah sudah sampai PK (Peninjauan Kembali). Tentu juga sulit lagi kalau terus, karena sudah sampai PK. Tapi kan ada terdakwa lain yang bisa upaya lain, yang belum dipakai. Enggak harus lewat Antasari lagi kalau mau ada yang usut," ucap Politisi PPP itu.

Presiden Joko Widodo mengabulkan grasi yang diajukan terpidana kasus pembunuhan, Antasari Azhar.

Grasi itu dikabulkan melalui keputusan presiden (keppres). Kepres itu juga berisi pengurangan masa hukuman Antasari selama enam tahun.

Juru Bicara Presiden Johan Budi mengatakan, alasan dikabulkannya grasi tersebut adalah adanya pertimbangan Mahkamah Agung yang disampaikan ke Presiden.

(Baca: Ini Pertimbangan Jokowi Kabulkan Grasi Antasari Azhar)

Antasari Azhar tetap mengajukan grasi kepada Presiden Joko Widodo meskipun sudah mendapat pembebasan bersyarat pada 10 November lalu.

Permohonan grasi tersebut telah diajukan melalui kuasa hukumnya, Boyamin Saiman, pada 8 Agustus 2016.

Antasari mengatakan, jika permohonan grasinya diterima, dia bisa melakukan klarifikasi dan mengajukan rehabilitasi.

Selain itu, kata Antasari, dia bisa terbebas dari status bebas bersyarat dan kewajiban melapor. Antasari sudah menjalani kurungan fisik selama tujuh tahun enam bulan.

Ia sempat ditahan di Rutan Narkoba Polda Metro Jaya.

Sejak 2010, total remisi yang dia peroleh selama empat tahun enam bulan. Dengan demikian, total masa pidana yang sudah dijalani ialah 12 tahun.

Mantan Ketua KPK itu berhak mendapat bebas bersyarat setelah menjalani dua pertiga dari vonis 18 tahun penjara.