Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
ADVERTORIAL

Zulkifli Tegaskan Ormas Tidak Boleh Bertentangan dengan Pancasila

Kompas.com - 17/01/2017, 20:03 WIB
advertorial

Penulis

Ketua MPR Zulkifli Hasan menegaskan bahwa organisasi masyarakat (ormas) tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut diungkapkan dalam konferensi pers di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), (17/1/2016). 

"Konstitusinya sudah disepakati 18 Agustus, Pancasila sebagai undang-undang dasar dan ideologi," tutur Zulkifli 

Zulkifli juga menjelaskan bahwa tidak boleh ada ormas yang bertentangan dengan Pancasila karena Indonesia sudah konsensus.

"Boleh ada perbedaan pendapat, namun semuanya harus diselesaikan secara demokratis," ungkap Zulkifli. 

Apabila ada ormas yang ingin mendirikan negara komunis atau negara Islam, hal tersebut tidak diperkenankan. Zulkifli juga menghimbau agar semua ormas tidak bertindak anarkis. Sebab, MPR sebagai pengawal konstitusi akan mengambil sikap jika ada ormas yang melanggar undang-undang yang telah ditetapkan. 

Kemudian, menanggapi pertanyaan mengenai ormas asing, Zulkifli mengungkapkan bahwa berita tersebut masih simpang siur. 

"Bagaimana orang asing bisa bikin ormas di sini? Itu aturan darimana?" pungkas Zulkifli. 

Ia menghimbau kepada masyarakat jika ada ormas asing, terutama yang membawa tenaga kerja asing ilegal, agar segera dilaporkan ke pejabat daerah setempat. 

Pada akhir konferensi pers, Zulkifli juga menuturkan bahwa para penegak hukum tidak diperkenankan untuk membina suatu ormas tertentu. Jika hal tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang yang telah ditetapkan, maka alangkah baiknya para penegak hukum tersebut dapat menaati undang-undang yang berlaku di negeri ini. (DD)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com