Mendikbud Terbitkan Permen, Peran Komite Sekolah Direvitalisasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menerbitkan Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Pemberlakuan peraturan itu, kata dia, guna meningkatkan mutu sekolah.

Muhadjir mengatakan, dalam permendikbud tersebut diatur mengenai revitalisasi peran dan fungsi komite sekolah.

Salah satu yang diatur dalam permen itu adalah partisipasi komite sekolah untuk memberikan sumbangan dan bantuan bagi sekolah.

"Tentang peran komite sekolah yang sekarang kami reformasi itu, agar mereka juga membantu sekolah melakukan fund raising (penggalangan dana), menggali dana dari masyarakat. Dan kami prioritaskan adalah dari Corporate Social Responsibility (CSR), kemudian dermawan dan alumni," ujar Muhadjir di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta Pusat, Senin (16/1/2017).

Dengan adanya permendikbud ini, kata Muhadjir, posisi komite sekolah tidak lagi di bawah kepala sekolah, melainkan sebagai penyeimbang pihak sekolah.

Dalam praktiknya, kata Muhadjir, komite sekolah bisa mengupayakan untuk merealisasikan aspirasi orangtua siswa. Termasuk, jika tak setuju apabila pihak sekolah memungut biaya tertentu. 

"Jadi kalau sekolah mau paksa-paksa memungut biaya, bisa di veto komite," kata dia.

Contoh lainnya, kata Muhadjir, jika sekolah ingin membeli perlengkapan penunjang aktivitas para murid, komite sekolah juga mengonsolidasikan hal tersebut.

"Misalnya, sekolah mau beli alat drum band. Kemudian rapatlah di komite. Ini ada sumbangan sekian, kemudian punya dana sekian, lalu bagaimana kalau kita urunan. Kalau setuju, ya beli drum band, kalau enggak ya enggak usah beli," kata Muhadjir.

Meskipun demikian, Muhadjir memastikan peran komite sekolah yang telah dikuatkan melalui permendikbud Nomor 75 Tahun 2016, tidak akan mengintervensi sekolah.

"Justru orang tua siswa diakomodasi di dalam komite sekolah. Anggota komite, 50 persen dari orangtua, jadi kalau ada keputusan yang menyangkut kepentingan siswa dan orang tua bisa disampaikan di komite itu," kata Muhadjir.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), Hammid Muhammad, menambahkan bahwa tujuan dari Permendikbud ini agar sekolah lebih mandiri dan tidak hanya bergantung kepada Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

"Harapannya sekolah bisa lebih maju, jangan hanya menggantungkan diri kepada BOS yang tidak seberapa," ujar Hammid.

Ia menambahkan, melalui permendikbud ini permintaan sumbangan tidak hanya dititikberatkan dari orangtua siswa, tetapi bisa dari alumni, pihak perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) atau orang-orang yang peduli terhadap sekolah.