Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Disambut Jokowi, PM Abe Datang ke Istana Bogor Dikawal Pasukan Berkuda

Kompas.com - 15/01/2017, 15:51 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

BOGOR, KOMPAS.com — Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe akan menemui Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Minggu (15/1/2017) sore, dalam rangka kunjungan kenegaraan.

Berdasarkan briefing press, Presiden Jokowi akan menyambut Abe di titik pertama, yakni halaman depan Istana Bogor.

"Nantinya, PM Abe masuk ke Istana Bogor dikawal pasukan berkuda," ujar Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Machmudin.

Selanjutnya, Presiden akan membawa PM Abe ke dalam Istana Bogor.

Direncanakan, Presiden dan Abe akan berbincang empat mata di beranda Istana Bogor. Momen itu dikenal dengan nama veranda talk.

Setelah berbincang empat mata, Presiden dan Abe akan memimpin masing-masing delegasinya untuk melaksanakan perbincangan bilateral dua negara.

Perbincangan bilateral itu digelar di ruang induk Istana Bogor. Selanjutnya, Jokowi dan Abe akan mengadakan join press statement.

"Jika cuaca hujan, join press statement itu akan digelar di teras Istana. Namun, jika cuaca cerah, akan digelar di halaman Istana Bogor menghadap ke Kebun Raya Bogor," ujar Bey.

Usai itu, Presiden Jokowi akan menemui sejumlah pengusaha asal Jepang.

Rangkaian pertemuan tersebut akan ditutup dengan acara jamuan makan malam spesial di Istana Bogor. PM Abe dan jajaran pejabat dan pengusaha akan menjadi tamu jamuan makan malam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com