Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menristek Dikti Minta PTN Prioritaskan Siswa Tidak Mampu

Kompas.com - 13/01/2017, 18:53 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) Mohammad Nasir meminta perguruan tinggi negeri untuk memprioritaskan siswa tidak mampu dalam penerimaan mahasiswa baru.

"Kami meminta PTN untuk memperhatikan siswa-siswa yang tidak mampu, jangan sampai mereka terabaikan," ujar Nasir dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (13/1/2017).

Biaya kuliah siswa tak mampu akan ditanggung negara lewat program Bidikmisi.

Pada 2017, pihak Kemenristek Dikti menambah kuota beasiswa dari sebelumnya 75.000 menjadi 90.000 beasiswa.

Untuk itu, dia meminta agar calon mahasiswa dari kalangan tidak mampu dapat mendaftar pada program Bidikmisi melalui laman http://belmawa.ristekdikti.go.id/bidikmisi.

Pada tahun ini, pemerintah juga meningkatkan biaya hidup penerima beasiswa Bidikmisi dari sebelumnya Rp 600.000 per bulan menjadi Rp 650.000 per bulan.

Seleksi masuk perguruan tinggi negeri resmi dibuka. Seleksi dilakukan melalui tiga cara, yakni Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), dan Seleksi Mandiri.

SNMPTN merupakan jalur seleksi masuk perguruan tinggi negeri berdasarkan nilai rapor dan prestasi akademik. Sementara SBMPTN berdasarkan nilai hasil ujian dan seleksi mandiri merupakan ujian yang diselenggarakan universitas.

"Penerimaan SNMPTN dan SBMPTN harus bisa merata untuk anak-anak Indonesia, baik dari Papua sampai Aceh," kata dia.

Pada tahun ini, penerimaan mahasiswa baru berdasarkan sistem kuota. Sistem kuota yang dimaksud adalah SNMPTN paling sedikit 30 persen, SBMPTN 30 persen, dan seleksi mandiri paling banyak 30 persen.

Kemenristek Dikti memberikan kewenangan kepada pihak universitas untuk menentukan persentase kuota.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com