Jokowi Sebut Penyaluran Elpiji 3 Kg Tidak Tepat Sasaran

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo menyoroti penyaluran elpiji 3 kilogram yang tidak tepat sasaran.

Gas jenis ini sedianya disubsidi oleh pemerintah untuk masyarakat tidak mampu. Namun, pada praktiknya, masih banyak masyarakat mampu yang menggunakan elpiji 3 kilogram.

"Info yang saya terima, lebih dari 65 persen subsidi energi dalam bentuk elpiji 3 kilogram juga dinikmati oleh rumah tangga yang tidak layak menerima," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/1/2017).

Sebelumnya, kata Jokowi, subsidi listrik 900 volt ampere juga banyak diterima oleh masyarakat mampu.

Terkait hal ini, pemerintah sudah memutuskan akan mencabut subsidi listrik dari 18,9 juta pelanggan yang dianggap tidak layak menerima.

"Bertahap kita harus lakukan penajaman sasaran kembali sehingga subsidi listrik tepat sasaran dan diterima oleh memang masyarakat tidak mampu, yang membutuhkan," ucap Jokowi.

Jokowi menegaskan, kebijakan subsidi energi bagi masyarakat tidak mampu menjadi fokus pemerintah.

Pada tahun 2017 ini, pemerintah mengalokasikan subsidi BBM dan elpiji 3 kilogram sebesar Rp 32,3 triliun dan subsidi listrik Rp 45 triliun.

Jokowi menekankan bahwa subsidi tersebut harus tepat sasaran atau benar-benar ditujukan untuk masyarakat tidak mampu.

Jokowi meminta penyaluran subsidi energi ini bisa diintegrasikan terpadu dengan program penanggulangan kemiskinan, terutama program Kartu Keluarga Sejahtera yang sudah berjalan.

"Supaya lebih terarah, tepat sasaran, dan diterima rakyat miskin, usaha kecil, mikro, yang memang berhak menerima subsidi," ucap Jokowi.