Hanura Berharap Tak Ada Lagi Kegaduhan karena Jatah Kursi Pimpinan DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Keinginan Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa untuk mendapatkan jatah tambahan satu kursi di jajaran pimpinan DPR dan MPR menuai reaksi.

Kedua partai ini berharap ada tambahan satu kursi lagi, di luar jatah PDI Perjuangan, sehingga masing-masing pimpinan DPR dan MPR diisi 7 orang.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Hanura Sarifuddin Sudding berharap, ke depannya tidak ada lagi kegaduhan berkaitan perebutan kursi pimpinan DPR-MPR.

"Saya kira tidak tepat, lah. Tidak kemudian semua 10 fraksi sebagai pimpinannya," kata Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan ini, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/1/2017).

Penambahan kursi pimpinan DPR disepakati melalui revisi terbatas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3).

Revisi terbatas ini pelaksanaan dari putusan MKD.

Hal itu dilakukan untuk mengakomodasi PDI Perjuangan yang menang pemilu legislatif 2014 dan merasa layak mendapatkan kursi pimpinan.

Sudding menekankan, penambahan kursi pimpinan hanya untuk PDI-P saja.

Ia mengatakan, perlu dilakukan revisi menyeluruh terhadap UU MD3 termasuk soal komposisi pimpinan DPR, apakah akan menggunakan sistem paket atau proporsional.

Hal itu perlu dilakukan agar pada parlemen periode berikutnya tidak terjadi lagi tarik menarik kepentingan seperti saat ini.

Sudding mengatakan, potensi kegaduhan sebetulnya sudah diperkirakan sejak komposisi pimpinan DPR-MPR akhirnya menggunakan sistem paket, untuk mengakomodasi Koalisi Merah Putih (KMP).

"Pada saat ada KIH-KMP, saya tahu benar pembahasan MD3 karena saya terlibat. Pada saat itu dugaan saya itu akan menimbulkan potensi konflik, potensi kegaduhan," kata Ketua DPP Partai Hanura itu.

"Mudah-mudahan ini pelajaran terakhir lah buat parlemen. Karena mengurus rakyat tidak semata-mata pada posisi ketua, sebagai anggota pun ketika itu menggunakan hati nuraninya," lanjut dia.