Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hidayat Nur Wahid: Prabowo Punya Peluang Besar

Kompas.com - 10/01/2017, 12:23 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menilai, Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto, masih memiliki kans besar jika kembali bertarung dalam Pemilu Presiden 2019.

Hal itu disampaikan Hidayat menanggapi wacana pencapresan Prabowo oleh Gerindra.

"Kans Beliau dikaitkan dengan popularitas Beliau, kemudian saya lihat Beliau juga tidak memiliki rintangan. Beliau enggak punya masalah apapun. Popularitas Beliau juga masih tinggi," kata Hidayat, saat dihubungi, Senin (9/1/2017) malam.

Langkah politik yang dilakukan Prabowo beberapa waktu belakangan ini, menurut Hidayat, menimbulkan simpati publik.

Salah satunya, tetap menjalin hubungan baik dengan Joko Widodo yang pernah menjadi rivalnya pada Pilpres 2014.

(Baca: Diminta Kader untuk Jadi Calon Presiden 2019, Apa Jawaban Prabowo?)

"Apalagi di saat sekarang sebagian masyarakat melihat presiden berlatar belakang sipil di tengah pergolakan politik yang keras tak begitu mampu menguasai keadaan," kata Hidayat.

"Karenanya sebagian besar orang menginginkan Prabowo. Dari sisi kans, saya lihat beliau (Prabowo) punya peluang besar," lanjut Hidayat.

Geridra kembali mewacanakan akan mengusung Prabowo Subianto pada Pilpres 2019.

Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon mengatakan, pencapresan Prabowo sudah menjadi konsensus di Partai Gerindra.

Pendeklarasian soal ini, kata Fadli, bisa dilakukan kapan saja. 

Kompas TV Prabowo Siap Maju Jadi Capres di Pilpres 2019
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com