Dinasti Politik Marak dan Rawan Korup, Apa Solusinya?

JAKARTA, KOMPAS.com - Data Kementerian Dalam Negeri per 2013 mengungkap, terdapat sedikitnya 58 dinasti politik di Indonesia.

Terkait data itu, Koordinator Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Robert Endi Jaweng mengatakan, harus ada upaya progresif dan komprehensif, demi memberantas dinasti politik.

"Sayangnya, Wapres dan Mendagri saja masih mengatakan, korupsi enggak selamanya karena dinasti politik," kata dia.

"Gimana mau membangun kalau konsepsi sudah berbeda?" tutur Robert lagi.

Hal ini diungkapkan Robert dalam sebuah diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/1/2017).

Dia menilai, terkait maraknya dinasti politik tadi, maka perlu dibangun sebuah sistem yang baik di ranah penegakan hukum.

Robert menyebut, saat ini proses penangkapan pelaku-pelaku korupsi yang berasal dari kepala daerah berlatar belakang dinasti politik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah tergolong baik.

Namun, sayangnya, vonis di pengadilan kerap tak menimbulkan efek jera terhadap si terdakwa.

"Maka upaya KPK harus bersinergi dengan langkah hukum yang lain, terutama proses pengadilan," tutur dia.

Selanjutnya, dari sisi pencegahan, masyarakat diharapkan bisa turut berkontribusi dalam memutus rantai dinasti politik tersebut.

Caranya dengan membangun kesadaran politik, sehingga kepala daerah yang terpilih bukanlah dipilih atas dasar hubungan keluarga dengan kepala daerah sebelumnya. Namun, betul-betul atas kinerjanya.

"Membangun kesadaran politik. Biarlah dinasti berjalan tapi dalam partai. Problem di daerah saya kira di tingkat masyarakat sipil," kata dia.