Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

NU: "Hoax" Itu Namanya Fitnah, Jelas Tidak Boleh

Kompas.com - 05/01/2017, 22:25 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Kebudayaan dan Hubungan Antar Umat Beragama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Imam Aziz mengatakan, NU telah membentuk "pasukan" untuk menangkal berita bohong atau hoax.

Upaya ini dilakukan untuk mendidik masyarakat agar selektif membaca berita.

"Hoax itu dalam definisi keagamaan itu namanya fitnah. Jelas tidak boleh," kata Imam, dalam sebuah diskusi di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (5/1/2017).

Kondisi saat ini, menurut dia, masyarakat mudah terprovokasi untuk bertindak dan berpikir dengan berdasarkan kebencian.

Penyebabnya adalah iklim politik.

"Dalam Islam tidak boleh ada kebencian dan permusuhan kepada siapapun," ujar dia.

Oleh karena itu, menangkal berita palsu, lanjut Imam, merupakan kewajiban sebagai warga negara Indonesia.

(Baca: Membantah "Hoax", Menyelamatkan Bangsa)

"Pembentukan negara RI sudah dilakukan secara benar oleh para pendiri bangsa dan menurut NU itu sah secara syar'i. Itu bisa dipertanggungjawabkan pada Tuhan. Dengan keyakinan itu kami menjaga Indonesia," ujar Imam.

Sejumlah masyarakat NU atau yang dikenal dengan istilah netizen NU, mulai menginisiasi gerakan melawan berita palsu.

Melalui akun Twitter dan Facebook pribadinya, netizen NU mengampanyekan isu-isu persatuan dan kebangsaan.

Mereka juga menyertakan beragam tagar, seperti #TurnBackHoax, #BlokirSitusRadikal, atau #NUJagaNKRI.

Seminggu berjalan, tagar itu kerap menjadi trending topic di Twitter.

Salah seorang intelektual muda NU, Zuhairi Misrawi mengatakan, inisiatif netizen tersebut muncul karena adanya kekhawatiran suburnya radikalisme dan aksi intoleransi akibat penyebaran ujaran kebencian melalui media sosial.

Menurut dia, media sosial harus menjadi instrumen untuk menangkal radikalisme dengan menyebarkan pemikiran yang memperkuat persatuan dan toleransi di masyarakat.

"Teman-teman netizen NU tidak ingin Indonesia hancur seperti Irak, Suriah Turki, Mesir dan Yaman akibat dari munculnya hoax dan fitnah di masyarakat," ujar Zuhairi saat dihubungi, Kamis (5/1/2017).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com