Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tiga Hal yang Diduga Jadi Awal Polemik TNI dengan Militer Australia

Kompas.com - 05/01/2017, 18:11 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif Institute for Defence, Security, and Peace Studies (IDSPS), Mufti Makaarim, mengatakan, ada tiga hal yang menyebabkan TNI menunda kerja sama militer dengan Australia Defence Force (ADF).

Menurut dia, ketiga hal tersebut banyak beredar di grup aplikasi chatting beberapa hari belakangan.

"Berdasarkan informasi yang beredar di grup WhatsApp, ada tiga alasan kenapa Indonesia marah. Ketiganya dinyatakan oleh mereka yang pernah melihat langsung," ujar Mufti saat dihubungi, Kamis (5/1/2017).

"Pertama, soal penghinaan di kelas yang menyebut Kopassus," tuturnya.

Mufti menjelaskan, dari informasi yang beredar, seorang staf pengajar bahasa dari Komando Pasukan Khusus (Kopassus) menemukan materi kelas yang menyinggung TNI dengan menyebut mantan Komandan RPKAD Letjen (Purn) Sarwo Edhi Wibowo terlibat pembunuhan massal. RPKAD merupakan cikal bakal Kopassus. 

Selain itu, beberapa materi pengajaran juga masuk ke dalam diskursus politik terkait penugasan operasi militer oleh TNI di Papua.

Kemudian, staf pengajar dari Kopassus itu menemukan tulisan lain yang menghina lambang negara Indonesia, Pancasila, dengan memelesetkannya menjadi "Pancagila".

"Soal tulisan 'Pancagila' yang di-laminating," kata Mufti.

Setelah kejadian itu, lanjut Mufti, staf pengajar tersebut langsung melapor kepada atasannya. Pihak TNI pun langsung mengajukan permintaan investigasi untuk menelusuri informasi tersebut.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengakui penundaan kerja sama karena adanya oknum militer di Australia yang mengina dan melecehkan Indonesia dan Pancasila.

Menhan menyebut oknum tersebut sudah diberi sanksi oleh ADF. (Baca: Menhan Sebut Australia Sudah Bertindak Tegas soal Penghinaan Pancasila)

Sementara itu, Menteri Pertahanan Australia Marise Payne menegaskan akan menangani secara serius temuan materi pelajaran pada fasilitas pelatihan bahasa Angkatan Darat Australia, yang diduga menghina TNI.

"Kepala Angkatan Pertahanan Australia, Air Chief Marshal Mark Binskin, telah melayangkan surat kepada mitranya dari Indonesia, Jenderal Gatot Nurmantyo, bahwa persoalan ini akan ditangani secara serius dan kami akan menginvestigasi masalah yang mengemuka," kata Payne dalam pernyataan resmi yang diunggah pada laman Kementerian Pertahanan Australia, www.minister.defence.gov.au, Rabu (4/1/2017).

(Baca: Australia Investigasi Temuan Materi Pelajaran yang Diduga Hina TNI)

Kompas TV Kementan Putus Kerja Sama Militer Dengan Australia
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com