Ini 9 Upaya Kemendagri Cegah Kebocoran Keuangan Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjabarkan sejumlah upaya yang telah dilakukan untuk mencegah kebocoran keuangan daerah, seperti pengawasan manajemen keuangan.

Ia menyebutkan 9 upaya yang bisa dilakukan.

"Pertama, menerapkan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah," kata Tjahjo, melalui keterangan tertulis kepada wartawan, di Jakarta, Senin (2/1/2017).

Upaya kedua, melakukan sistem pengendalian internal dengan memetakan risiko, membangun sistem pengendalian keuangan, dan pengawasan internal.

Ketiga, melakukan pengawasan manajemen keuangan, yang dimulai dari pengkajian atau review dokumen perencanaan.

Selain itu, review dokumen anggaran pada saat sebelum menetapkan APBD, agar semua peruntukan keuangan tepat sasaran sesuai kebutuhan publik.

Empat, inspektorat Kemendagri dan inspektorat daerah melakukan pengawasan dengan fokus area yang berisiko rawan korupsi yaitu area perizinan, hibah bansos, pajak restribusi, pengadaan barang dan jasa, serta perencanaan anggaran.

Kelima, memperkuat pengendalian atas kinerja inspektorat daerah untuk pengawasan akuntabilitas keuangan.

Keenam, melakukan pengendalian atas kinerja satgas sapu bersih pungutan liar di daerah.

Ketujuh, Kemendagri melakukan pengendalian khusus atas rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang antara lain terkait transparansi pengelolaan keuangan untuk diakses publik.

Delapan, daerah harus melakukan probity audit (penilaian independen) atas pengadaan barang dan jasa yang berpotensi penyelewengan, penggunaan anggaran, dan sumber daya yang besar.

Sembilan, daerah harus membuat unit pengaduan masyarakat.

Selain itu, pembahasan perencanaan anggaran antara Pemerintah Daerah dan DPRD dilakukan dengan duduk bersama membahas perencanaan anggaran secara terbuka dengan penerapan sistem anggaran elektronik yang difokuskan pada prioritas program.