Jokowi Minta Penegakan Hukum Tegas kepada Penyebar Kebencian di Medsos

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta penegakan hukum yang tegas terhadap pemilik akun media sosial yang kerap menyebarkan ujaran kebencian bernada provokatif.

Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas mengenai antisipasi perkembangan media sosial di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (29/12/2016).

Awalnya Jokowi memaparkan bahwa saat ini ada 132 juta pengguna internet aktif di Indonesia. Angka itu setara 52 persen dari jumlah penduduk yang ada.

Dari jumlah itu, terdapat 129 juta penduduk Indonesia yang memiliki dan aktif menggunakan akun media sosial. Mereka mengakses internet rata-rata selama 3,5 jam per hari melalui telepon genggam.

"Oleh sebab itu perkembangan teknologi informasi yang pesat itu harus betul-betul kita arahkan, kita manfaatkan ke arah positif, ke arah untuk kemajuan bangsa kita," kata Jokowi.

Misalnya, kata dia, internet bisa dimanfaatkan untuk menambah pengetahuan, memperluas wawasan, menyebarkan nilai-nilai positif, optimisme, kerja keras, integritas, kejujuran, toleransi, perdamaian, solidaritas dan kebangsaan.

(Baca juga: Polri: Revisi UU ITE Dorong Masyarakat Lebih Beradab di Media Sosial)

Media sosial, menurut Jokowi, juga bisa dikembangkan ke arah produktif, mendorong kreativitas dan inovasi serta peningkatan kesejahteraan masyakarat.

Namun, lanjut Jokowi, harus disadari bahwa teknologi informasi juga memberikan dampak negatif bagi masyarakat.

"Seperti yang kita lihat akhir-akhir ini banyak berseliweran informasi yang meresahkan, mengadu domba, memecah belah. Muncul ujaran-ujaran kebencian, pernyataan-pernyataan kasar, pernyataan-pernyataan mengandung fitnah dan provokatif," ucap Jokowi.

"Dan kita lihat bahasa-bahasa yang dipakai juga bahasa-bahasa yang misalnya, 'bunuh', 'bantai', 'gantung'. Sekali lagi ini bukan budaya kita, bukan kepribadian kita, dan oleh sebab itu jangan sampai habis energi untuk hal-hal seperti ini. Oleh karena itu saya minta penegakan hukum harus tegas, keras untuk hal ini," ujar Jokowi.

(Baca juga: Jokowi Minta Pengusaha Jangan Mudah Percaya Gosip di Media Sosial)

Hadir dalam ratas ini Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Wakapolri Komjen Syafruddin dan Kabareskrim Komjen Ari Dono.

Selain itu, hadir juga Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Menteti Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, dan sejumlah menteri lainnya.