Fahri Hamzah Minta Pemerintah Sampaikan Data Valid soal TKA China

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah memahami keresahan yang timbul di masyarakat terkait isu adanya "serbuan" tenaga kerja asing (TKA) dari China ke Indonesia.

Sebab, informasi yang beredar di masyarakat jumlah TKA tersebut berjumlah hingga puluhan juta.

Ia menegaskan, pemerintah harus secara tegas menyampaikan jumlah valid TKA, khususnya TKA China di Indonesia.

"Harusnya pemerintah memberikan jawaban resmi. Harus ada data yang valid, yang resmi," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (23/12/2016).

Fahri menuturkan, alasan yang membuat masyarakat gelisah bukan hanya masalah jumlah TKA saja melainkan juga dari aspek legalitasnya. Sebab, ada aturan-aturan khusus yang mengatur soal TKA.

Pertama, kata dia, TKA yang diterima adalah yang profesional dan memiliki keahlian khusus. Keahlian khusus tersebut kemudian bisa diajarkan kepada orang lokal. Sedangkan, Fahri pun sempat menemukan sendiri di lapangan, tepatnya saat melakukan sidak ke Banten.

Ia menemukan WNA yang benar-benar tidak bisa bahasa apa pun selain China.

"Kegelisahan rakyat jangan dibiarkan. Kegelisahan rakyat ini berkembang. Sebab ini bisa menjadi sumber-sumber disinformasi dan setiap keresahan ini menjadi fungsi kerawanan lebih lanjut. Harus disetop," tuturnya.

(Baca: Jokowi Minta Polisi Tindak Penyebar Isu 10 Juta Tenaga Kerja China)

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo membantah isu adanya "serbuan" TKA China yang jumlahnya mencapai puluhan juta. Ia menyebutkan, tenaga kerja China yang ada di Indonesia saat ini hanya berjumlah 21.000.

"Kalau enggak punya data jangan menyampaikan dong, namanya itu kan membohongi masyarakat dan bisa meresahkan masyarakat," ujar Jokowi.

(Baca: Penjelasan Jokowi soal Tenaga Kerja China di Indonesia)

Di tempat terpisah, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan juga mengatakan hal yang sama. Jumlah TKA China menurutnya tak sampai puluhan juta.

Jokowi tidak menjelaskan mengenai berapa tenaga kerja ilegal dari China yang ada di Indonesia. Namun, Luhut memperkirakan jumlahnya tidak mencapai 1.000 orang, apalagi hingga jutaan seperti yang dicemaskan sejumlah pihak.

"Jangan memanipulasi rakyat. Berita yang benar dari data yang kami miliki, tenaga kerja dari Tiongkok yang mungkin ilegal itu hanya 800 orang. Satu angka yang wajar dan tentu bisa terjadi dengan luasnya wilayah Indonesia," kata Luhut.

(Baca: Luhut Sebut Tenaga Kerja Asal China di Indonesia hanya 800 Orang)