Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sosialisasi Uang Baru di Pasuruan, Misbakhun Ditanya soal Mirip Yuan

Kompas.com - 23/12/2016, 21:50 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XI DPR Mukhammad Misbakhun melakukan sosialisasi uang rupiah NKRI desain baru di Pasuruan.

Sosialisasi ini merupakan rangkaian kegiatan reses dirinya di daerah pemilihan Jawa Timur II yang meliputi Pasuruan dan Probolinggo. 

"Pada reses ini, kami sudah melakukan sosialisasi pentingnya redenominasi ke para pemangku kepentingan masyarakat Pasuruan dan Probolinggo. Dan redenominasi harus diawali dengan sosialiasi yang baik, benar, dan tepat," kata Misbakhun dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Jumat (23/12/2016).

Pada sesi tanya-jawab, lanjut Misbakhun, muncul pertanyaan seputar mata uang baru RI yang mirip Yuan Renminbi, China.

Ia pun langsung menegaskan bahwa hal tersebut tidak benar dan merupakan tudingan yang dibuat-buat.

Menurut Misbakhun, desain mata uang baru adalah karya terbaik anak bangsa yang sebelumnya telah dilakukan kajian mendalam.

"Gambar-gambar yang terpajang pada mata uang baru RI adalah representasi berbagai tokoh pahlawan yang turut menjaga keutuhan NKRI," ucap politisi Golkar ini.

(Baca: BI: Mata Uang NKRI Mirip Negara Lain Itu Wajar)

Misbakhun pun mendorong pemerintah terus melakukan sosialisasi secara masif uang baru ini ke berbagai daerah. Dengan sosialisasi yang baik, diharapkan tidak ada kesalahpahaman yang terjadi di masyarakat.

"Tentunya, dengan tahap sosialisasi yang baik dan benar, bahwa redenominasi itu bukan dalam konteks mengurangi nilai uang rupiah, melainkan membuat rupiah lebih kuat di mata internasional," ucap Misbakhun.

Kompas TV Yuk, Mengenal Sosok Pelukis Uang Rupiah!
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang



Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com