Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendikbud: Keputusan Pelaksanaan UN Penuh Pertimbangan Politis

Kompas.com - 22/12/2016, 15:16 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengakui keputusan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2017 oleh Presiden Joko Widodo penuh pertimbangan politis.

"Keputusan pemerintah mengenai pelaksanaan UN penuh pertimbangan politis. Namun, apa yang sudah diputuskan oleh Presiden Joko Widodo tersebut merupakan sesuatu yang bijak," ujar Mendikbud dalam acara rapat koordinasi pelaksanaan UN di Jakarta, Kamis (22/12/2016), seperti dikutip Antara.

Muhadjir menilai, keputusan Presiden Jokowi tersebut bijak karena UN tetap dilaksankan, sementara satu sisi juga akan dilangsungkan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN).

(baca: Ini Pertimbangan Pemerintah Tetap Berlakukan UN)

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang tersebut mengakui bahwa di kabinet memang ada yang tidak mendukung wacana moratorium. Namun, banyak pula yang mendukung usulan itu.

Sebelumnya, Kemdikbud telah melakukan kajian terhadap pelaksanaan UN dan hasilnya keluar usulan untuk moratorium UN.

Muhadjir mengatakan, UN hanya digunakan sebagai dasar untuk pemetaan. Berdasarkan hasil pemetaan, diketahui UN tidak memiliki makna yang strategis.

(baca: Federasi Serikat Guru Sesalkan Pembatalan Moratorium UN)

"Selama tiga tahun terakhir tidak perubahan, yang baik cuma segitu, malah yang sekolah yang kurang bagus mengalami penurunan," ucapnya.

Dengan kata lain, pembenahan sedang berjalan. Agar lebih fokus pihaknya mengusulkan untuk moratorium UN.

"Ibaratnya kita punya jerawat lalu bercermin, maka jangan bercermin melulu. Tapi jerawatnya yang harus diobati baru kemudian bercermin lagi," ujarnya.

Jadi kesimpulannya, lanjut dia, UN tidak perlu dilakukan setiap tahun. Meski demikian, pihaknya menghargai keputusan pelaksanaan UN tersebut dan akan menyelenggarakan dengan sebaik-baiknya.

"Pekerjaan kita, bagaimana mengurangi dampak negatif dalam pelaksanaan UN ini. Kita harus menyelenggarakan UN dengan jujur dan berintegritas," imbuh Muhadjir kepada ratusan kepala dinas dari seluruh Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sebut Demokrasi dan Hukum Mundur 6 Bulan Terakhir, Mahfud MD: Bukan Karena Saya Kalah

Sebut Demokrasi dan Hukum Mundur 6 Bulan Terakhir, Mahfud MD: Bukan Karena Saya Kalah

Nasional
Bobby Resmi Masuk Gerindra, Jokowi Segera Merapat ke Golkar?

Bobby Resmi Masuk Gerindra, Jokowi Segera Merapat ke Golkar?

Nasional
[POPULER NASIONAL] Korps Marinir Tak Jujur demi Jaga Marwah Keluarga Lettu Eko | Nadiem Sebut Kenaikan UKT untuk Mahasiswa Baru

[POPULER NASIONAL] Korps Marinir Tak Jujur demi Jaga Marwah Keluarga Lettu Eko | Nadiem Sebut Kenaikan UKT untuk Mahasiswa Baru

Nasional
Poin-poin Klarifikasi Mendikbud Nadiem di DPR soal Kenaikan UKT

Poin-poin Klarifikasi Mendikbud Nadiem di DPR soal Kenaikan UKT

Nasional
Kasus Covid-19 di Singapura Melonjak, Menkes: Pasti Akan Masuk ke Indonesia

Kasus Covid-19 di Singapura Melonjak, Menkes: Pasti Akan Masuk ke Indonesia

Nasional
Sidang Perdana Kasus Ketua KPU Diduga Rayu PPLN Digelar Tertutup Hari Ini

Sidang Perdana Kasus Ketua KPU Diduga Rayu PPLN Digelar Tertutup Hari Ini

Nasional
Saat PKB dan PKS Hanya Jadikan Anies 'Ban Serep' di Pilkada Jakarta

Saat PKB dan PKS Hanya Jadikan Anies "Ban Serep" di Pilkada Jakarta

Nasional
Tanggal 25 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 25 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Dukung Pengelolaan Sumber Daya Alam, PHE Aktif dalam World Water Forum 2024

Dukung Pengelolaan Sumber Daya Alam, PHE Aktif dalam World Water Forum 2024

Nasional
Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

Nasional
Jemaah Haji Dapat 'Smart' Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

Jemaah Haji Dapat "Smart" Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

Nasional
Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

Nasional
Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

Nasional
Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Nasional
Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com