Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BNPB: Perhatikan Ini Sebelum Beri Bantuan Susu Formula untuk Anak Korban Gempa

Kompas.com - 11/12/2016, 11:28 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat diminta memperhatikan beberapa hal sebelum memberi bantuan kepada warga yang menjadi korban gempa di Aceh. Salah satunya, sebelum memberikan bantuan berupa susu formula kepada anak dan balita yang membutuhkan dalam keadaan darurat.

Hal tersebut dikatakan Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho, dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (11/12/2016).

"Masyarakat dan semua pihak untuk memperhatikan jenis bantuan yang diperlukan. Niat baik untuk membantu sesama sebaiknya tidak malah menimbulkan masalah baru, khususnya bagi bayi dan balita di pengungsian," ujar Sutopo.

Sutopo mengatakan, pemberian bantuan berupa makanan untuk bayi dan balita tidak dapat dilakukan dengan sembarangan. Air susu ibu adalah makanan yang paling sempurna bagi bayi.

Selain itu, menyusui dalam kondisi darurat menjadi lebih penting karena terbatasnya sarana untuk penyiapan susu formula, seperti air bersih, bahan bakar dan kesinambungan tersedianya susu formula dalam jumlah yang memadai.

Pemenuhan kebutuhan bayi melalui susu formula juga sebenarnya tidak terlalu baik. Pemberian susu formula bisa meningkatkan risiko terjadinya diare, kekurangan gizi dan kematian bayi.

Menurut Sutopo, berdasarkan pengalaman sebelumnya saat tanggap darurat bencana, susu formula dan susu bubuk adalah bantuan yang umum diberikan dalam keadaan darurat. Namun, produk-produk ini seringkali dibagikan tanpa kontrol yang baik dan dikonsumsi oleh bayi dan anak-anak yang seharusnya masih harus menerima ASI.

"Seperti saat gempa di Yogyakarta, kasus penyakit diare di kalangan bayi usia di bawah enam bulan yang menerima bantuan susu formula, dua kali lebih banyak dibandingkan mereka yang tidak menerima bantuan itu," kata Sutopo.

Pengawasan ketat

Menurut Sutopo, donasi susu formula dan produk bayi lainnya seperti botol, dot, empeng, harus mendapat persetujuan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.

Ibu yang menyusui anaknya harus diberikan dukungan dan bantuan praktis untuk meneruskan menyusui. Sementara, bagi bayi tanpa ibu, harus dicarikan ibu yang masih memiliki ASI.

Jika ada bayi yang tidak bisa disusui, bayi tersebut harus diberikan susu formula dan perlengkapan untuk menyiapkan susu tersebut. Namun, perlu dipastikan susu dan alat-menyusui di bawah pengawasan yang ketat. Kemudian, kondisi kesehatan bayi terus diperhatikan.

Botol bayi sebaiknya tidak digunakan karena berisiko terkontaminasi. Gunakan sendok atau cangkir untuk memberikan susu kepada bayi.

Jika ada bayi yang tidak bisa disusui karena alasan medis, dia harus selalu di bawah pengawasan ketat petugas kesehatan terlatih. Selain itu, lanjut Sutopo, pastikan terdapat sarana air bersih yang memadai dan peralatan penyiapan yang higienis.

(Baca juga: Ketersediaan Air Bersih di Sejumlah Pos Pengungsian di Aceh Masih Kurang)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com