Upaya Penegakan HAM Pemerintahan Jokowi-JK Dinilai Minimalis dan Lambat

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla di tahun 2016 dinilai belum menunjukkan komitmennya dalam penegakan hak asasi manusia (HAM).

Setara Institute tahun 2016 memberikan nilai 2,55 dari rentang 0-7 kepada pemerintah dalam agenda penegakan HAM.

Wakil Ketua Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos mengatakan, nilai yang diberikan kepada pemerintah menunjukkan bahwa penegakan HAM di Indonesia masih minimal dan lambat.

Bahkan, Bonar beranggapan langkah penegakan hukum yang dilakukan pemerintah cenderung stagnan.

"Untuk penegakan HAM, maaf saja, belum ada perkembangan berarti," kata Bonar dalam diskusi di Sekretariat Para Syndicate, Jakarta, Jumat (9/12/2016).

(Baca: Jokowi Akui Belum Berhasil Selesaikan Pelanggaran HAM Masa Lalu)

Bonar menilai, pemerintah saat ini belum memberikan prioritasnya kepada penegakan HAM. Alasannya, pemerintah terlalu berfokus menangani permasalahan politik dan ekonomi.

"Jokowi melihat prioritas dia adalah ekonomi dan infrastruktur. Dia tidak terlalu menaruh prioritas terhadap penegakan HAM," ucap Bonar.

Selain itu, Bonar menilai pemerintah belum memprioritaskan penegakan HAM karena takut berimplikasi pada kegaduhan politik.

"Apalagi dia tahu bahwa di balik ini adalah militer. Ini dianggap akan berakibat luas dalam kegaduhan politik," kata Bonar.

Kendati memahami, Bonar menilai pemerintah tak bisa terus tinggal diam menyelesaikan agenda penegakan HAM.

Menurut Bonar, pemerintah harus menuntaskan agenda penegakan HAM yang pernah dijanjikan ketika masa kampanye pada 2014 lalu.

"Sampai sejauh mana negara pasif dan menggunakan excuse pembanguan ekonomi dan infrastruktur lebih penting?" Kata Bonar.