Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hari HAM Diharapkan Jadi Momentum Pemenuhan Janji Jokowi

Kompas.com - 08/12/2016, 22:15 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Keluarga korban kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu berharap peringatan hari HAM sedunia yang jatuh pada 10 Desember 2016 menjadi momentum bagi Presiden Joko Widodo untuk memenuhi janji yang pernah diucapkan.

Pada awal masa pemerintahannya, Presiden Joko Widodo pernah berjanji akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM agar tidak menjadi beban sejarah bangsa Indonesia.

Maria Katarina Sumarsih, salah satu keluarga korban kasus Tragedi Semanggi I 13 November 1998 mengatakan, seharusnya pemerintah tidak menutup pintu keadilan bagi korban.

Dia berharap ada niat baik dan langkah nyata dari Presiden Jokowi untuk memenuhi janji.

"Harapan kami, hari HAM menjadi momentum bagi Presiden untuk mulai menciptakan konsep penyelesaian. Jika ada keberanian dan ketulusan Presiden," ujar Sumarsih saat ditemui di kantor Kontras, Jakarta Pusat, Kamis (8/12/2016).

(Baca: Sumarsih: Saya Masih Menyimpan Harapan kepada Presiden Jokowi...)

Sumarsih menuturkan, selama dua tahun masa pemerintahan, Presiden Jokowi belum memberikan perhatian terhadap upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Divisi Impunitas Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Feri Kusuma mengatakan, hingga saat ini belum ada satu konsep atau format dari pemerintah terkait penyelesaian kasus melalui jalur yudisial maupun non yudisial.

Sementara, pada pidato hari HAM 9 Desember 2014, Presiden Jokowi menekankan pentingnya menjunjung hak asasi manusia sebagai dasar hubungan pemerintah dan rakyat.

(Baca: "Presiden Tak Pernah Temui Aksi Keluarga Korban Pelanggaran HAM...")

Presiden pun menekankan rekonsiliasi menyeluruh dan pengadilan HAM ad hoc sebagai dua mekanisme yang akan dilalui.

"Namun apa yang terjadi? Ada banyak agenda impunitas baik secara terang maupun malu-malu dibela oleh Presiden. Bersama dengan para pembantunya (menteri) melakukan tindakan yang bertentangan dengan agenda penyelesaian," ungkapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com