Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Dinilai Abaikan Kualitas Ketika Tangani Perkara Korupsi

Kompas.com - 07/12/2016, 19:28 WIB
Dimas Jarot Bayu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho menilai, pemerintah saat ini terlalu berfokus pada kuantitas perkara dalam penanganan korupsi.

Ini terbukti dari banyaknya kasus yang ditangani penegak hukum, baik Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan, maupun Kepolisian.

"Bicara soal penanganan kasus, betul, secara kuantitas banyak kasus yang ditangani," kata Emerson di Kantor Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, Rabu (7/12/2016).

Sayangnya, kata Emerson, banyaknya kuantitas penanganan perkara ini tidak diimbangi dengan kualitas.

(Baca: Partai Politik Dinilai Tak Anggap Penting Pemberantasan Korupsi)

Bahkan, tambah dia, kualitas penanganan perkara korupsi terkesan diabaikan. Ini terlihat dari rendahnya angka kerugian negara hasil korupsi yang ditangani oleh penegak hukum.

Padahal, masih banyak perkara korupsi dengan nilai besar belum juga dituntaskan hingga saat ini.

"Bicara kualitas, berapa yang sedang ditangani dan sudah diselesaikan itu dipertanyakan," ucap Emerson.

Senada, pakar hukum tata negara, Refly Harun mengatakan, pemerintah belum memiliki pesan yang kuat kepada publik mengenai agenda pemberantasan korupsi.

"Pak Jokowi dalam konteks ini kurang radikal, kurang memberikan leadershipnya sebagai kepala negara yang berkomitmen dalam pemberantasan korupsi," ucap Refly.

Sebab, sedikit kasus korupsi yang terselesaikan selama dua tahun periode pemerintahan. Sementara, penindakan kasus korupsi semakin banyak.

"Secara kuantitas banyak kasus yang telah ditangani, tapi secara kualitas baru beberapa kasus saja yang terselesaikan," kata Refly.

(Baca: ICW: Korupsi Alutsista Bisa Berdampak pada Buruknya Sistem Pertahanan)

Refly berharap di tiga tahun sisa jabatan pemerintahan saat ini, agenda penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dapat dituntaskan.

Sehingga, visi Nawacita yang pernah didengungkan dapat terlaksana. "Mudah-mudahan ke depan akan lebih baik," ucap Refly.

Kompas TV Jabat Walkot Cimahi, Kekayaan Tersangka Atty Naik Rp 2 Miliar
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com