Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Akan Kejar 95 Persen Wajib Pajak yang Belum Ikut "Tax Amnesty"

Kompas.com - 29/11/2016, 14:07 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengaku akan mengejar 95 persen wajib pajak lainnya agar ikut dalam program pengampunan pajak atau tax amnesty.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat membuka Musyarawah Nasional Real Estate Indonesia XV-2016 di Hotel Fairmount, Jakarta, Selasa (29/11/2016).

Awalnya Jokowi mengungkapkan bahwa tax amnesty periode pertama yang ditutup pada 30 Oktober lalu menuai kesuksesan.

Penerimaan uang tebusan mencapai Rp 97,2 triliun. Sementara deklarasi harta mencapai Rp 4.500 triliun dan repatriasi Rp 137 triliun.

(Baca: Jokowi: "Tax Amnesty" Kita Paling Sukses dalam Sejarah Dunia)

Sebagian akan dialihkan ke investasi di bidang properti. "Amnesti pajak kita pada periode yang pertama menjadi tax amnesty yang paling sukses di dunia," kata Jokowi disambut tepuk tangan antusias para pengusaha properti yang hadir.

Jokowi berharap kesuksesan serupa bisa terjadi untuk periode kedua program tax amnesty. Untuk itu, Jokowi meminta seluruh anggota REI yang belum ikut tax amnesty untuk segera mendaftar.

"Mumpung tarifnya masih 3 persen," kata dia. Jokowi pun mengungkapkan bahwa pemerintah sudah melakukan pengecekan, seberapa banyak wajib pajak yang sudah mengikuti tax amnesty.

(Baca: Kesuksesan "Tax Amnesty" Dinilai Jadi Capaian Gemilang Dua Tahun Jokowi-JK)

Ternyata jumlahnya hanya 5 persen dari seluruh total wajib pajak di Indonesia.

"Masih ada 95 persen yang masih akan saya kejar-kejar terus. Ya, tugas saya mengejar-ngejar saudara-saudara yang belum ikut tax amnesty. Agar semuanya menjadi clear, bersih, di bidang perpajakan kita," ucap Jokowi.

Kompas TVDirjen Pajak Terus "Blusukan" Ajak Ikut Amnesti

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

Nasional
Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Nasional
Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Nasional
Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com