Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puncak Arus Libur Panjang Akhir Tahun Diprediksi 22-23 Desember

Kompas.com - 29/11/2016, 12:33 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pihaknya berkoordinasi dengan sejumlah pihak dalam upaya mengantisipasi kemacetan saat libur panjang natal dan tahun baru.

Budi memprediksi puncak arus libur panjang bakal terjadi dua hari sebelum hari Natal. 

"Kami perkirakan ada kemungkinan puncaknya tanggal 22 atau 23 (Desember)," ujar Budi di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa (29/11/2016).

Sementara itu, arus balik diperkirakan mencapai puncaknya pada 2 atau 3 Januari 2017.

Menurut Budi, Kementerian Perhubungan memiliki tugas mengurai kemacetan di jalan raya serta mengatur ledakan penumpang moda transportasi, baik kereta api, kapal laut, maupun pesawat.

(Baca: Kapolri, Menhub, dan Mendag Rapat Bahas Libur Panjang Akhir Tahun)

"Dari Perhubungan akan menilik moda angkutan darat, laut, dan udara dan akan memberdayakan untuk kolaborasi dengan angkutan yang ada," kata Budi.

Mengacu pada pada arus mudik lebaran 2016 tahun ini, kemacetan cukup parah terjadi di pintu keluar tol Brebes. Kemenhub berkoordinasi dengan kepolisian akan mengantisipasi agar kemacetan seperti pada saat itu tak terulang. 

Selain itu kepadatan juga kemungkinan akan terjadi di pelabuhan Merak, Banten dan Bakauheni, Lampung.

Budi mengatakan, nantinya dia akan berkoordinasi dengan dinas perhubungan setempat untuk melakukan antisipasi meledaknya arus pulang pergi selama libur panjang.

"Hal lain tempat khusus kita elaborasi lagi. Kami imbau semua wilayah melakukan hal yang sama," kata Budi.

 

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com