Mendagri Persilakan PNS Ikut Shalat Jumat di Aksi 2 Desember

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyambut baik rencana aksi unjuk rasa dengan agenda zikir, tausiah, doa bersama, dan ditutup dengan shalat Jumat di lapangan silang Monumen Nasional pada 2 Desember.

Tjahjo juga mempersilakan semua pihak yang ingin ikut dalam aksi tersebut, termasuk para pegawai negeri sipil (PNS).

"Doa bersama enggak masalah, silakan, mau TNI, PNS, Kepolisian, berbaurlah. Ini kan doa bersama untuk bangsa dan negara," ujar Tjahjo usai acara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ke-45 di Silang Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Selasa (29/11/2016).

(Baca: Pengamanan Demo 2 Desember Tetap Maksimal meski Ada Jaminan Berlangsung Damai)

Menurut Tjahjo, keikutsertaan sejumlah PNS dalam aksi unjuk rasa tidak akan menggangu kinerja.

"Saya kira ini kan sebentar, silakan saja. Kalau mau shalat Jumat sama-sama, silakan," tambah Tjahjo.

Dalam kesempatan itu Mendagri mengimbau, bagi warga di daerah yang ingin ikut aksi serupa tidak perlu datang ke Jakarta.

Menurut Tjahjo, warga di luar Jakarta bisa menggelar aksi serupa di daerahnya masing-masing. (Baca: Polri Imbau Warga Luar Jakarta Tak Ikut Aksi 2 Desember di Monas)

"Lebih baik adakan di daerah daripada buang-buang uang ke Jakarta, khawatir ada apa-apa di jalan. Kalau mau doa, di daerah masing-masing enggak apa-apa," ujar politisi PDI-P tersebut.

Aksi unjuk rasa oleh GNPF MUI digelar untuk menuntut proses hukum terhadap Gubernur nonaktif DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam kasus dugaan penistaan agama.

Kepolisian RI memberi izin dengan aturan bahwa aksi unjuk rasa digelar di Monas. "Jika kurang disiapkan di Jalan Merdeka Selatan," kata Kapolri.

Rencananya, unjuk rasa akan dimulai pukul 8.00 WIB dan akan diakhiri shalat Jumat berjamaah.

(Baca: Aksi 2 Desember Akan Diisi Ceramah dan Doa Bersama)

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sebelumnya juga mengumumkan akan menggelar Mogok Nasional pada hari itu.

Mogok Nasional itu akan dilaksanakan dalam bentuk unjuk rasa di 20 Provinsi dan 250 Kabupaten/Kota.